Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Sekretaris Unit Bus Kota DPD Organda DKI Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membeli layanan angkutan umum dan menghapus sistem setoran.
Tigor menilai cara ini tepat untuk menghindari gejolak tarif terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti yang saat ini terjadi.
Menurut Tigor, pembelian tarif bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara pembayaran per kilometer ataupun dengan cara sistem sewa. Bila hal tersebut bisa direalisasikan, Tigor yakin tak akan ada lagi gejolak kenaikan tarif setiap harga BBM dinaikkan.
"Jangan selalu BBM naik kita bingung masalah tarif. Tapi tetap layanan harus bagus. Gimana caranya? Beli itu layanan angkutan umum. Mau BBM naik Rp 20.000, dijamin tidak akan ada persoalan karena pengguna membayar tetap," kata Tigor, di Kantor Dinas Perhubungan DKI, Rabu (19/11).
Tigor juga menyarankan agar Pemprov DKI memberikan insentif dan subsidi kepada pengusaha angkutan umum. Subsidi dan insentif tersebut berupa pembebasan beberapa pajak, seperti pajak bea masuk, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, serta pembebasan biaya-biaya retribusi seperti retribusi uji kir, terminal, perpanjangan izin usaha dan izin trayek.
"Insentif buat operator sudah diatur sendiri. Jadi tidak mempengaruhi tarif. Makanya tadi ada juga insentif yang kita ajukan. Yang paling bisa cepat direalisasikan oleh Pemprov penghapusan biaya uji kir," jelas dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar mengaku akan mengkaji usulan tersebut. Menurut Akbar, ada kemungkinan Pemprov DKI akan memenuhi permintaan tersebut.
"Kelihatannya sih kita tidak akan keberatan ya karena pada dasarnya Pemprov DKI saat ini sudah mensubsidi angkutan umum, yaitu transjakarta. Jadi hanya tinggal menambah subsidi saja untuk angkutan non-busway dengan mekanisme yang berbeda," imbuh alumnus Leeds University, Inggris itu. (Alsadad Rudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
