kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.105.000   12.000   0,57%
  • USD/IDR 16.445   10,00   0,06%
  • IDX 7.958   20,58   0,26%
  • KOMPAS100 1.114   3,04   0,27%
  • LQ45 807   -1,86   -0,23%
  • ISSI 274   1,94   0,72%
  • IDX30 419   -0,43   -0,10%
  • IDXHIDIV20 486   -0,13   -0,03%
  • IDX80 122   -0,29   -0,24%
  • IDXV30 132   -0,91   -0,68%
  • IDXQ30 136   0,08   0,06%

Oversupply Listrik 40%, Pemerintah dan PLN Dorong Renegosiasi Kontrak Pembangkit


Selasa, 31 Januari 2023 / 17:15 WIB
Oversupply Listrik 40%, Pemerintah dan PLN Dorong Renegosiasi Kontrak Pembangkit
ILUSTRASI. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan oversupply kelistrikan kini mencapai 40%.ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/hp.


Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan oversupply kelistrikan kini mencapai 40%.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana menjelaskan, suplai listrik berlebih yang mencapai 40% itu setara 6 GW.

"Bervariasi untuk setiap wilayahnya dan setiap bulan berubah tergantung pembangkit yang masuk. Tapi saat ini di angka 40%, itu 6 GW," kata Dadan ditemui di Gedung Direktorat Ketenagalistrikan, Selasa (31/1).

Baca Juga: Ada Potensi Harga Listrik Energi Baru Ditetapkan Pemerintah Pusat

Dadan menjelaskan, sejumlah upaya dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menekan tingkat oversupply yang terjadi. Salah satunya yakni melalui renegosiasi kontrak pembangkit.

Menurutnya, PLN terikat kontrak Take or Pay (TOP) untuk listrik yang dihasilkan dari pembangkit.

"Kita juga mencari cara supaya ini bisa meminimalisasi dampaknya. PLN misalnya berupaya memundurkan COD pembangkit," terang Dadan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×