/2014/04/01/1311526593.jpg "Pada 2030, 70% daerah akan menjadi kota")
Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dianggap menjadi faktor penentu pelaksana pembangunan nasional lima tahun ke depan selama Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kementerian tersebut menjadi penentu, karena pada pemerintahan sebelumnya pemanfaatan ruang dinilai kurang perhatian.
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah (IAP), Bernardus Djonoputro, mengatakan bahwa masih banyak isu strategis yang menunggu untuk diselesaikan Ferry Mursyidan Baldan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Rencana tata ruang sangat mendesak karena ruang perkotaan terus meluas.
"Selama ini rencana tata ruang belum produktif. Daerah kota kita semakin meluas. Pada 2030, 70% daerah di Indonesia akan menjadi kota," kata Bernardus di Jakarta, Kamis (20/11).
Bernardus menuturkan, kementerian ini harus mengatasi masalah tata ruang yang kini tengah mengalami perkembangan di tiap daerah. Ia juga berharap, Ferry mampu membawa perubahan dalam penataan ruang dan pertanahan yang lebih memperhatikan pelayanan publik.
Menurut penelitian IAP, urbanisasi terjadi secara signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan bahkan diperkirakan akan mencapai 67,5% pada 2025. Sementara GDP (Gross Domestic Product) kawasan perkotaan diperkirakan akan mencapai 86% pada tahun 2030.
Penelitian yang dilakukan pada 18 kota di Indonesia dan melibatkan 1.700 responden itu dinilai berdasarkan 30 indikator. Hasilnya antara lain, tiga kota metropolitan yang nilai indeksnya di bawah rata-rata nasional, yaitu DKI Jakarta, Medan, dan Surabaya.
Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Liveable City, Elkana Catur, mengatakan hal tersebut menjadi peringatan dalam konteks pembangunan. Peran ketiga kota tersebut dianggap dominan dalam perekonomian nasional.
"Apabila diamati per indikator, maka persoalan yang perlu diperhatikan pada ketiga kota tersebut terletak pada aspek kemacetan, RTH (Ruang Terbuka Hijau), transportasi umum dan penataan kota," tutur Elkana.
Dia menambahkan, pemerintah seharusnya berupaya meningkatkan faktor kelayakan hunian, khususnya pada ketiga kota metropolitan ini. (Arimbi Ramadhiani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
