Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
Lebih jauh Daud mengungkapkan, konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya terfokus kepada lingkungan saja, namun harus mendukung pro pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.
Menurut Daud, ada banyak variable yang harus diperhatikan. Kalau hanya bicara lingkungan saja akan jomplang.
Risiko lingkungan pasti ada dalam pengelolaan apa saja, tetapi keseimbangan antara kebutuhan manusia harus diprioritaskan.
“Terpenting ada toleransi minimal dalam mencapai keseimbangan itu. Jangan kita terus takut. Saya juga sangat concern dengan lingkungan. Tapi harus disadari kita tidak bisa hanya mengandalkan lingkungan, tetapi mengabaikan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi.”
Terpisah, Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora mengingatkan, moratorium tersebut merupakan wacana yang keliru.
“Moratorium justru merugikan Indonesia karena serapan tenaga kerja serta kontribusi besar bagi perolehan devisa akan berkurang," ujar Ricky.
Ricky mengatakan pihak yang paling diuntungkan apabila moratorium di kawasan budidaya diberlakukan adalah negara-negara barat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik yang berasal dari dalam dan luar negeri.
“Sudah saatnya, regulasi memberikan tempat kepada sektor swasta untuk ikut memberikan tanggung jawab terkait masalah lingkungan. Jangan menyerahkan persoalan lingkungan kepada kepentingan LSM asing," ujarnya. (Sanusi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
