Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Sofyan Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan investasi akan terus meningkat, meski ada tantangan harga komoditas global yang fluktuatif tiga tahun terakhir.
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan dalam upaya meningkatkan investasi itu, berbagai kebijakan fundamental sektor ESDM yang dilakukan dua tahun terakhir ini sudah mulai menunjukkan hasil.
Jadi, kata Agung, tidak mungkin ada pemerintah yang sengaja menghambat investasi. Ia membuktikan, pada awal tahun ini Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah pangkas 186 perizinan di sektor ESDM.
"Itu bukan wacana lagi, tapi sudah dilakukan Maret lalu. Hasilnya proses investasi lebih lancar, banyak pelaku usaha yang merasakan langsung manfaatnya,” ungkapnya melalui siaran pers, Jumat (4/5).
Selain itu, hasil kebijakan investasi berikutnya adalah sebanyak 16 wilayah kerja (WK) migas dengan Production Sharing Contract (PSC) skema Gross Split sudah diminati investor. Padahal lelang tahun 2015 dan tahun 2016 dengan skema Cost Recovery sama sekali tidak ada yang laku satupun.
“Tidak benar kalau dibilang hanya ada satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang pakai gross split. Sejak Januari 2017 hingga awal Mei 2018 ini, sudah ada 16 WK pakai gross split," klaimnya.
Adapun rinciannya, satu WK ONWJ, lima WK hasil lelang 2017, enam WK terminasi 2018, dan empat hasil lelang penawaran langsung 2018. Untuk lelang reguler 2018 hasilnya nanti diumumkan Juni 2019.
Agung menambahkan, di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan (EBT), pada tahun 2017 telah diteken kontrak EBT sebanyak 70 kontrak. Padahal tiga tahun sebelumnya hanya 14 hingga 23 kontrak saja. Di antaranya, tiga proyek telah selesai, 22 sedang konstruksi dan selebihnya proses persiapan dan financing.
Berkaitan dengan isu turunnya investasi listrik, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga telah menyampaikan bahwa tidak ada revisi investasi di bidang ketenagalistrikan. Program 35.000 MW pun akan diselesaikan sesuai dengan kebutuhan listrik dari waktu ke waktu. "Tidak ada revisi investasi di bidang kelistrikan sama sekali," kata Jonan.
Ia bilang, bahwa saat ini yang terjadi hanyalah pergeseran waktu penyelesaian atau COD sebagian pembangkit listrik menjadi tahun 2024-2025 sesuai RUPTL, yang mana hal ini dibuat atas dasar estimasi pertumbuhan kebutuhan listrik sekitar 7% hingga 8% per tahun.
"Program 35.000 MW tetap akan diselesaikan sesuai dengan estimasi kebutuhan listrik dari waktu ke waktu," jelasnya..
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
