Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin menjadikan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Punya potensi pasar yang besar, Kemenperin pun melihat potensi Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pasar halal dunia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2023, konsumsi umat Muslim di enam sektor ekonomi syariah telah menembus US$ 2,43 triliun. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi US$ 3,36 triliun pada tahun 2028.
Agus juga menyoroti potensi pasar di dalam negeri cukup menjanjikan, dengan konsumsi rumah tangga Indonesia yang mencapai Rp 3.226,1 triliun pada semester I-2025. Jumlah penduduk Muslim yang mencapai 245,97 juta jiwa menjadi pendorong konsumsi, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.
“Ini adalah modal utama, sehingga Indonesia bukan hanya sekadar pasar, tetapi juga harus menjadi produsen dan pemain utama industri halal global,” ungkap Agus pada pembukaan Industrial Festival dan Halal Indo 2025 di ICE BSD Tangerang, seperti yang dikutip dalam rilis yang disiarkan Kamis (25/9/2025).
Baca Juga: Kemenperin Pacu Ekosistem Industri Halal, Gandeng Dyandra Gelar Halal Indo 2025
Meski menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, namun Indonesia belum mendominasi industri halal global. Berdasarkan State of The Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/25, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal dunia, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.
Sebagai catatan, Indonesia berada di atas negara Timur Tengah lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Meski tetap berada di posisi tiga, tapi Indonesia mencatat kenaikan skor tertinggi dibanding tahun 2022, yang mencapai kenaikan 19,8 poin.
Sebaliknya, Malaysia yang berada di peringkat pertama justru mengalami penurunan skor sebesar 28,1 poin. Pemeringkatan SGIER sendiri didasarkan pada lima indikator utama, yaitu finansial, regulasi halal, kesadaran masyarakat, sosial, dan inovasi.
"Secara sektoral, Indonesia unggul dalam tiga sektor penting yang erat kaitannya dengan manufaktur, yaitu modest fashion dengan skor 106,5 dan menempati peringkat pertama dunia. Sektor farmasi dan kosmetik halal di posisi kedua dengan skor 85,8, serta sektor makanan halal di peringkat keempat dengan skor 78,8,” terang Agus.
Ia melanjutkan, kinerja industri halal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren yang menjanjikan. Hingga saat ini, terdapat 140.944 perusahaan industri halal di Indonesia, yang didominasi oleh sektor makanan halal sebanyak 130.111 industri.
Diikuti oleh industri minuman halal dengan 10.383 industri, serta farmasi dan obat dengan 1.633 industri. “Jumlah produk yang telah tersertifikasi halal mencapai 584.522 produk dengan total 162.111 sertifikat halal. Ini menandakan semakin tingginya kesadaran industri dan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal,” imbuh Agus.
Selain itu, investasi di sektor terkait industri halal, termasuk keuangan syariah, pada periode 2023–2024 mencapai US$ 5,8 miliar. Dari jumlah tersebut, Indonesia menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai US$ 1,6 miliar.
Agus juga mengungkapkan data ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 2023 mencapai US$ 12,33 miliar dan menempatkan Indonesia di urutan ke-9. Sedangkan impor Indonesia dari negara-negara OKI pada periode yang sama sebesar US$ 29,64 miliar.
“Kondisi ini memberi pesan penting bahwa pekerjaan rumah kita masih banyak, terutama untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar mampu menekan ketergantungan impor. Namun, inilah momentum yang harus kita kelola agar Indonesia bisa bangkit sebagai pusat industri halal dunia,” tegas Agus.
Roadmap Industri Halal
Agus menyampaikan, Kemenperin pun telah menyelesaikan penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan industri halal tahun 2025–2029. Peta jalan ini dituangkan dalam rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang saat ini telah memasuki tahap akhir proses harmonisasi lintas kementerian/lembaga.
Penyusunan roadmap tersebut menjadi tonggak penting dalam mendorong ekosistem industri halal nasional. Di dalamnya termuat timeline dan time frame yang jelas, sehingga setiap program dan kebijakan memiliki target capaian yang terukur.
Seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan memiliki acuan bersama untuk bergerak sesuai tanggung jawab masing-masing. “Dengan adanya Permenperin ini, Kemenperin menegaskan komitmen untuk mempercepat penguatan industri halal, sekaligus menjadikannya salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global,” ujar Agus.
Baca Juga: Potensi Ekonomi Syariah Besar tapi Kawasan Industri Halal Belum Optimal
Menperin menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan dua tahapan utama pengembangan industri halal hingga 2029. Tahap pertama difokuskan pada persiapan menyeluruh agar industri mampu memenuhi aspek kehalalan produk.
Tahap kedua, yang berlangsung antara 2025 hingga 2029, diarahkan pada penguatan daya saing. “Pada 2025 ini, target penguatan daya saing halal difokuskan pada dua sektor, yaitu industri makanan minuman serta industri tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, dan alas kaki,” terang Agus.
Untuk mendukung tahapan tersebut, Kemenperin telah menetapkan lima strategi utama, yakni: memperkuat regulasi dan kebijakan teknis, memperkuat infrastruktur industri halal, mengembangkan SDM, memperdalam struktur industri, serta meningkatkan pangsa pasar produk halal.
Kemenperin melalui Pusat Industri Halal juga berkomitmen untuk menjalankan program-program yang mampu mendukung pengembangan industri halal nasional, seperti penyusunan kebijakan teknis produk halal, pembentukan dan penguatan infrastruktur industri halal, pengembangan SDM industri halal, fasilitasi sertifikasi halal, peningkatan promosi dan kerja sama industri halal, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.
Saat ini, Kemenperin telah memiliki 22 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Delapan di antaranya merupakan LPH utama dengan cakupan pemeriksaan nasional dan internasional. Selain itu, Kemenperin memiliki tiga Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), tiga Lembaga Pelaksana Pelatihan Halal, dan dua Lembaga Sertifikasi Profesi untuk SDM industri halal yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kemenperin juga meningkatkan jumlah fasilitasi proses sertifikasi halal kepada pelaku usaha, khususnya industri kecil. Salah satu program unggulan yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir adalah penguatan ekosistem industri halal nasional melalui penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA).
Pada tahun 2025, jumlah peserta IHYA meningkat menjadi 1.031 peserta, dari sebelumnya 984 peserta pada 2024. Setelah melewati proses penjurian hingga tahap akhir, diperoleh sebanyak 16 pemenang IHYA 2025. Jumlah tersebut mencerminkan antusiasme dan komitmen pelaku industri yang semakin besar terhadap IHYA.
Di samping IHYA, untuk meningkatkan halal awareness dan akses pasar produk industri halal, sejak tahun 2024 Kemenperin bekerja sama dengan PT Dyandra Promosindo menyelenggarakan Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo). Pada tahun ini, Halal Indo berhasil menarik minat kalangan internasional, baik sebagai peserta pameran maupun calon pembeli, dengan dihadiri lebih dari 10 negara.
Di antaranya adalah: Malaysia, Thailand, Turki, Kirgistan, Tiongkok, Ghana, Filipina, Libya, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat. "Halal Indo 2025 juga telah terhubung dengan jaringan expo halal internasional, termasuk Mega Halal Bangkok, MIHAS di Malaysia, New Zealand Halal Show, hingga Halal Expo di Istanbul. Konektivitas ini semakin memperkuat peran Indonesia dalam jejaring industri halal global,” tandas Agus.
Selanjutnya: Bunga Deposito Valas Bank Himbara Naik, Pengamat Ingatkan Potensi Risikonya
Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Karier & Keuangan Besok Jumat 26 September 2025, Banyak Tantangan!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
