Pasokan dari PGN Anjlok, Krisis Gas Membayangi Industri di Jawa Timur

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Krisis pasokan gas bumi kembali membayangi industri manufaktur. Kali ini, pelaku industri di Jawa Timur (Jatim) membunyikan alarm darurat gas menyusul pembatasan pasokan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di wilayah Jawa Bagian Timur.

Dari informasi yang beredar, pada Januari 2026, PGN menyurati pelanggan industri untuk menginformasikan kuota gas hanya diberikan di kisaran 43% hingga 68%, bahkan hanya tersedia di hari-hari tertentu. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, menegaskan rendahnya kuota Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) berpotensi langsung menekan utilisasi pabrik, meningkatkan biaya produksi, dan menggerus daya saing industri nasional.

“Ironisnya, pembatasan pasokan ini terjadi meski alokasi HGBT telah diatur jelas dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025. Namun implementasinya di lapangan selalu lebih rendah dari alokasi resmi,” kata Yustinus dalam rilis yang disiarkan pada Senin (19/1/2026) malam.

Yustinus menyoroti dua persoalan kronis yang terus berulang. Pertama, kuota gas yang rendah dan tidak sesuai alokasi HGBT. Kedua, pemberitahuan mendadak serta ketidakpastian pasokan. “Situasi ini membuat perencanaan produksi kacau. Industri membutuhkan kepastian energi jangka menengah dan panjang, bukan keputusan mendadak,” tegas Yustinus.

Hingga akhir Januari 2026, alokasi HGBT untuk Februari di Jawa Timur belum diumumkan. Beredar informasi bahwa Februari berpotensi tanpa kuota gas, meski pelaku industri masih menunggu konfirmasi resmi.

“Jika benar Februari tanpa kuota, industri berharap kondisi darurat Januari tidak terulang. Namun ketidakjelasan ini sudah cukup menciptakan keresahan,” imbuh Yustinus.

Yustinus mengatakan bahwa kondisi darurat gas ini dinilai bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% serta menekankan pentingnya ketahanan energi nasional dalam visi Asta Cita. Yustinus menilai target ambisius tersebut mungkin tercapai, asalkan ada penegasan dan penegakan penuh kebijakan energi.

Yustinus menekankan pentingnya konsistensi distribusi gas bumi untuk industri. “Tanpa kepastian energi, industri sulit tumbuh. Jika industri terhambat, ekonomi nasional ikut tertahan,” ungkapnya.

FIPGB mengingatkan bahwa Jawa Timur merupakan basis industri strategis seperti petrokimia, pupuk, makanan-minuman, gelas, keramik, dan logam. Gangguan pasokan gas di wilayah ini berpotensi berdampak sistemik terhadap ekonomi nasional, termasuk ekspor, serapan tenaga kerja, hingga stabilitas harga.

Pelaku industri mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan distribusi gas PGN, memastikan kepatuhan terhadap Kepmen ESDM, serta menghadirkan kepastian pasokan energi yang sejalan dengan visi besar industrialisasi nasional. “Tanpa langkah tegas, darurat gas bukan lagi isu teknis, tapi ancaman bagi ambisi Indonesia menjadi negara industri berdaya saing global,” tegas Yustinus.

Keluhan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI), Henry Sutanto. Ia mengungkapkan bahwa anggota APGI di Jawa Timur terdampak langsung gangguan pasokan gas. “Dari 17–21 Januari 2026 tidak ada kuota sama sekali. Lalu 22 Januari hingga 1 Februari kuota hanya 46%. Ini sangat mengganggu operasi pabrik,” terang Henry.

Henry mengingatkan bahwa industri gelas sangat bergantung pada gas yang stabil dan tidak bisa beroperasi dengan pasokan yang naik-turun. “Anggota kami tidak bisa berproduksi optimal. Ini bukan sekadar gangguan teknis, tapi ancaman serius bagi kelangsungan usaha,” ujar Henry.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menambahkan bahwa kondisi ini merusak semangat rebound industri keramik pada 2026.

“Industri keramik menargetkan utilisasi produksi 80% dan ekspansi kapasitas tahun ini. Namun kebijakan kuota harian PGN di Januari 2026 justru memaksa pabrikan di Jawa Timur menurunkan kapasitas,” kata Edy.

Edy menilai gangguan pasokan gas di Jawa Barat dan Jawa Timur yang tak kunjung selesai telah memukul daya saing industri nasional dan membuka peluang besar bagi produk keramik impor menguasai pasar domestik.

“Ini bukan karena industri keramik tidak mampu tumbuh atau tidak berdaya saing, tetapi langkahnya terhambat karena suplai gas. Dalam kondisi seperti ini, tidak merumahkan karyawan saja sudah bagus,” tandas Edy.