Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lakpesdam PWNU baru saja merilis soal kelangkaan dan mahalnya harga gula di Jatim, khususnya dirasakan oleh UMKM dan IKM mamin. Bahkan gara-gara itu, dikatakan 40% atau sekitar 269.671 dari 674.178 UMKM dan IKM mamin Jawa Timur terpaksa menutup operasinya dan gulung tikar.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikun mengatakan keheranannya terkait kelangkaaan gula yang digembar gemborkan sejumlah pihak. "Sudahlah. Jangan bikin statement lebay. Daerah mana yang terjadi kelangkaan. UMKM dan IKM mana. Sebut dong, jangan bikin gaduh dan susah petani. Petani jual gula dengan harga Rp10.500/ kg aja susah, kok dibilang langka dan mahal," kata dia dalam keterangannya, Kamis (8/7).
Ia menambahkan di sejumlah tempat bahkan pabrik gula kesulitan menjual produknya. Jadi pasokan tidak ada masalah.
Baca Juga: Kredivo gandeng eFishery untuk perluas penyaluran kredit produktif untuk UKM
"Seperti di Mojokerto pabrik gula Gempolkrep, macet. Sudah dijual murah, gula susah laku. Di Sidoarjo ada pabrik gula Candi. Nasibnya sama. Di Pasuruan Pabrik Gula Kedawoeng juga susah jual barang. Mau minta berapa puluh ribu, gula petani siap dijual," tandasnya.
Oleh karena itu ia meminta agar tidak perlu dilanjutkan isu mengenai kelangkaan gula di Jawa Timur. Bila isu kelangkaan itu ditujukan untuk membuka keran impor dan membuat pabrik gula di Jawa Timur bisa memproduksi gula rafinasi, ia akan berada di barisan terdepan menolak rencana itu.
"APTRI akan berada di barisan terdepan menentang gagasan itu. Sama saja dengan memiskinkan petani. Ngaco. Ini sebenarnya bicara kebutuhan UKM atau demi untuk kepentingan satu pabrik tertentu?" tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian Supriadi memiliki penjelasan berbeda menanggapi hal itu. Keterpurukan pelaku UMKM bukan dikarenakan ada permenperin 3/2021.
Baca Juga: Bakrie Sumatera Plantations (UNSP) tengah fokus merawat bibit unggul CPO
Adanya permenperin itu dilahirkan untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan industri mamin dengan kepentingan petani tebu sebagai garda terdepan industri gula nasional.
Justru dengan terbitnya Permenperin 3/2021, diharapkan pabrik gula fokus pada sektornya masing-masing agar tercapai swasembada gula nasional. "Kalau semua boleh impor, yang serap tebu petani siapa? Kalau nggak ada yang serap tebu, petani mau nggak tanam tebu? Kalau nggak ada petani yang tanam tebu, habis kita semua impor," tegasnya.
Selanjutnya: Dengan bersatu, omzet petani mete di Flores Timur kian melaju
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
