Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - BANDUNG. Holding BUMN Industri Pertahanan, Defend ID, menegaskan tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pasca 1 Februari 2021. Hal ini sejalan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.
Defend ID lewat PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, dipastikan mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar.
Sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan produksi untuk mendukung sistem pertahanan yang dimiliki negara, Defend ID selalu selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia.
Defend ID selalu patuh dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pihak Defend ID pun menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan Eksport ke Myanmar setelah adanya himbauan DK PBB pada 1 Februari 2021.
"Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah adanya imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," jelas Direktur Utama Len Industri Holding Defend ID Bpbby Rasyidin dalam siaran pers yang diterima Kontan, Rabu (4/10).
Baca Juga: Jokowi: Perkembangan Pindad Sangat Luar Biasa Cepatnya
Dia menambahkan, kegiatan ekspor ke Myanmar sempat dilakukan pihaknya pada tahun 2016. Namun, ekspor tersebut berupa produk amunisi spesifikasi sport untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016.
Begitu pula dengan Dirgantara Indonsia dan PAL yang dipastikan tidak memiliki ikatan kerja sama penjualan produk dengan Myanmar. "Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," tandas Bobby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
