Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah gencar melakukan program percepatan kendaraan berbasis listrik (KBL). Menanggapi hal ini, pelaku industri otomotif dan jasa transportasi meminta pemerintah memperhatikan kesiapan infrastruktur kendaraan berbasis listrik.
Direktur Marketing PT Blue Bird Tbk (Blue Bird), Amelia Nasution mengatakan Blue Bird berencana menambah jumlah armada kendaraan listrik yang dimiliki. Namun demikian, rencana tersebut masih berada tahap pengkajian lantaran Blu Bird masih ingin mempelajari sisi operasional yang ada dengan kondisi infrastruktur kendaraan listrik saat ini.
Amelia menilai jumlah infrastruktur penunjang kendaraan listrik berupa charging port di Indonesia masih terbilang minim. Keterbatasan ini menurutnya sempat menghambat kegiatan operasional pengemudi-pengemudi di Blue Bird.
Baca Juga: Tidak hanya memerlukan efisiensi, sektor energi juga butuh resiliensi
“Jadi bapak2 pengemudi kita itu harus chargin dulu 100%, baru kemudian jalan,“ ujar Amelia dalam acara Kajian Implementasi Kendaraan Elektrifikasi dalam Mendukung Percepatan Kendaraan bermotor Listrik pada Selasa (27/08).
Sementra itu pengisian baterai sebagian besar dilakukan di sejumlah charging port milik Blue Bird lantaran minimnya ketersediaan fasilitas umum charging port. Menurut Amelia, charging port yang dimiliki oleh Blue Bird saat ini berjumlah 12 dengan kecepatan pengisian rata-rata sekitar 3-4 jam.
Tidak hanya itu, Amelia menuturkan bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh salah seorang pengemudinya sempat mengalami mogok di tengah jalan akibat kehabisan energi listrik.
Baca Juga: Ini penyebab terjadinya kenaikan undisbursed loan menurut para bankir
Oleh karenanya, Amelia mengatakan pihaknya berharap pemerintah dapat terus meningkatkan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik yang ada agar tidak menghambat pengguna kendaraan listrik.
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Agen Pemegang Merk (APM). Executive General Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto mengatakan pemerintah perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengguna kendaraan di Indonesia.
Menurut Soerjo, pengguna kendaraan di Indonesia memiliki kebutuhan yang bereda apabila dibandingkan dengan kebutuhan pengguna kendaraan di negara-negara lain lantaran adanya kekhususan kondisi di Indonesia dari segi budaya.
Baca Juga: APLSI siap bantu pemenuhan listrik di Ibu kota baru
Salah satu keunikan dari segi budaya di antaranya yakni misalnya tradisi pulang kampung. Pada musim pulang kampung, kendaraan yang memenuhi jalan raya akan meningkat berkali-kali lipat di waktu yang bersamaan. Apabila hal ini tidak diantisipasi dengan penyediaan charging port yang memadai, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan.
“Misal charging time-nya 30 menit, nanti setiap customer musti menunggu selama 30 menit untuk menge-charge, ini akan mengakibatkan antrian yang panjang,” terang Soerjo di acara yang sama (27/08).
Menurut keterangan Kepala Subdit Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Didit Waskito, saat ini kapasitas dan sebaran distribusi listrik nasional yang ada sudah siap mendukung penggunaan mobil listrik, terutama di kota-kota tertentu yang memiliki daya mampu di atas beban puncak.
Baca Juga: GAPPRI pesimistis prospek penjualan rokok, penerimaan cukai bisa terancam
Menurut Didit, kesiapan ini didukung oleh kapasitas pembangkit nasional sebesar 65,8 Gigawatt (GW) yang pada nantinya akan terus ditingkatkan.
Sementara itu untuk penyiapan infrastruktur, Kementerian ESDM menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pada nantinya, PLN dapat bekerja sama dengan Badan Usaha lainnya melalui skema-skema kerja sama yang disiapkan.
Dalam hal ini, Kementerian ESDM menargetkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bisa tersedia di tempat-tempat publik seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, area parkir, dan lain-lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
