Reporter: Klaudia Molasiarani | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - BANDUNG. PT Pelabuhan Indonesia II (persero) atau yang juga dikenal dengan Indonesia Port Corporation (IPC) sudah menggunakan skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dalam pengelolaan beberapa pelabuhan yang dilelang oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, pemerintah mengajak operator dari BUMN, BUMD, maupun swasta untuk mengelola 20 pelabuhan dan 10 bandara yang saat ini asetnya merupakan milik negara.
Elvyn Masassya, Direktur Utama IPC mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah menjadi operator pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat. Adapun, perseroan ini mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp 500 miliar dalam proyek tersebut.
Namun demikian, lanjut Elvyn, masih ada beberapa pelabuhan lagi dari lelang tersebut yang sedang dalam tahap proses di antaranya Pelabuhan Sebalang di Lampung, Pelabuhan Linau di Bengkulu, dan Pelabuhan Selat Lampa di kepulauan Riau. "Yang lainnya on going proses karena ini agak panjang soalnya proyek pemerintah," ujar Elvyn di Bandung, Selasa (24/10).
Sebagai gambaran, kerja sama pemanfaatan barang milik negara itu nantinya bakal memberikan hak bagi para operator untuk mengelola pelabuhan dengan skema KSP dan kerja sama operasional (KSO).
Elvyn menambahkan, persoalan biaya logistik kerap menjadi masalah di pelabuhan. Untuk menyiasati itu, perseroan ini bakal meluncurkan Container Freight Station (CFS) dan Buffer Area yang masing-masing akan mulai dioperasikan pada awal November dan awal Desember tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
