Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan saat ini pemanfaatan panas bumi di Indonesia sudah mencapai 2.365 MW di mana akan terus bertambah 3.500 MW lagi pada 7 tahun mendatang. Jika ditotal maka akan ada lebih dari 5.000 MW panas bumi yang akan beroperasi di 2030 dan Indonesia akan menjadi negara pengguna PLTP terbesar di dunia.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Harris Yahya menjelaskan, panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang akan mendukung transisi energi karena memiliki kestabilan yang tinggi dengan capacity factor 95% bahkan bisa lebih.
Di sisi lain, lanjut Harris, Indonesia menyimpan cadangan panas bumi kedua terbesar di dunia. Jika dahulu Kementerian ESDM memproyeksikan potensi panas bumi sebesar 29 GW, saat ini potensi yang tercatat sebesar 23 GW atau hampir 24 GW.
“Pemanfaatan panas bumi sudah terpasang 2.365 MW target kita sampai dengan 2030 harapannya akan ada penambahan 3.500 MW,” jelasnya dalam webinar Diskusi Publik INDEF “Quo Vadis Panas Bumi Indonesia” Rabu (5/4).
Baca Juga: Menakar Keberhasilan Hilirisasi Mineral, Apakah Bauksit Akan Sesukses Nikel?
Harris memaparkan, sebanyak 2.365 MW panas bumi tersebut tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Sulawesi Utara.
Melansir materi paparannya, berikut perincian persebaran pemanfaatan panas bumi hingga saat ini. Provinsi Sumatera Utara, PLTP Sibayak-Sinabung dengan kapasitas sebesar 12 MW, Sibual-Buali (330 MW), dan Sorik Marapi (162,15 MW).
Provinsi Sumatera Barat, Muara Laboh dengan kepasitas 85 MW. Lalu Provinsi Sumatera Selatan, Lumut Balai (55 MW) dan Rantau Dedap (98,4 MW). Di Provinsi Lampung, PLTP Waypanas-Ulubeli (220 MW).
Adapun di Provinsi Jawa Barat, PLTP Pangalengan (282 MW), Karaha (30 MW), Kamojang-Darajat (505 MW), dan Cibereum-Parabakti (376,8 MW). Di Provinsi Jawa tengah yakni Dataran Tinggi Dieng (70 MW).
Kemudian di Provinsi NTT, PLTP Ulumbu (10 MW), Mataloko (2,5 MW), dan Sokoria (6,58 MW). Lantas di Provinsi Sulawesi Utara, PLTP Lahedong-Tompaso (120 MW).
“Baru wilayah-wilayah ini yang panas buminya dimanfaatkan. Sementara yang lain di Jawa bagian timur saja itu belum ada, tetapi sekarang ini sudah mulai ada yang eksplorasi di sana,” jelasnya.
Begitu juga di NTB, Maluku, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan sudah mulai ada rencana melakukan eksplorasi. Sedangkan untuk di Kalimantan tidak gencar eksplorasi panas bumi karena potensi di sana tidak terlalu besar.
Harris menjelaskan, pembangkit listrik panas bumi berbeda dengan jenis energi terbarukan lainnya, khususnya dari sisi risiko. Pasalnya PLTP memiliki risiko besar saat melakukan eksplorasi, sama halnya seperti di sektor migas.
“Sebagai gambaran, kita sudah mengalokasikan sampai US$ 5 juta sampai US$ 6 juta untuk eksplorasi. Jika mujur, eksplorasi dapat 1 sumur ada uapnya, bisa langsung tenang. Tetapi kalau tidak dapat apa-apa ini menjadi risiko yang besar,” terangnya.
Maka itu untuk meminimalisir risiko tersebut, salah satu opsi yang ditawarkan pemerintah ialah goverment drilling. Setelah pemerintah mendapatkan panas bumi, wilayah tersebut akan dilelang ke badan usaha atau ditugaskan ke BUMN. Adapun dengan direduksinya risiko pengembangan pembangkit panas bumi, diharapkan harga listrik yang ditawarkan oleh badan usaha dapat menurun.
Setelah wilayah tersebut sudah ada pemiliknya maka akan diberikan Izin Panas Bumi (IPB) selama 37 tahun. Perinciannya, selama 7 tahun perusahaan tersebut melakukan kegiatan eksplorasi, konstruksi, sampai beroperasi komersial. Adapun pada 30 tahun ke depan pembangkit panas bumi tersebut dapat berjalan.
Selain untuk kelistrikan, panas bumi dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung sektor bisnis tertentu. Misalnya saja di Lahedong, panas bumi dimanfaatkan langsung untuk mendukung produksi gula aren dan di Kamojang untuk mendukung industri pertanian jamur.
Baca Juga: Green Energy: Pembangkit Tenaga Surya Terapung Cirata Ditargetkan Rampung Akhir 2023
Namun sayang, pemanfaatan langsung panas bumi ini belum semasif yang telah dilakukan di Islandia di mana panas bumi berkontribusi 90% untuk pemanas. Namun, faktor iklim tentu saja sangat berpengaruh besar terhadap pemanfaatannya.
Selain itu, panas bumi juga dapat dimanfaatkan untuk memproduksi green hydrogen atau hidrogen hijau. Harris menyatakan hidrogen hijau sebagai salah satu energi masa depan yang dapat diandalkan untuk menggantikan energi fosil.
Harris memberikan gambaran, untuk menghasilkan 1 kg hidrogen hijau dibutuhkan 53 KWh listrik. Adapun 1 KWh listrik di sektor rumah tangga dijual seharga Rp 1.560/Kwh. Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Kontan, maka harga per kilogram hidrogen hijau di Indonesia mencapai Rp 82.680.
Adapun Harris menjelaskan, di Islandia menjual sekilo hidrogen hijau senilai 220 Crown/kg atau sekitar Rp 220.000/kg. Satu kilo hidrogen hijau ini bisa menjalankan taksi sekitar 100 kilometer.
“Ini masih dalam tahap skala pilot belum yang skala komersialnya. Kalau sudah komersial yang volumenya besar tentu cost akan semakin turun dan menjadi sangat kompetitif,” ujarnya.
Sudah ada sejumlah upaya untuk memanfaatkan hidrogen di Indonesia. Dimulai dari Pertamina melalui Pertamina Power Indonesia (PPI) menjajaki pilot project dengan Jepang. Adapun penyedia teknologi lain juga sudah tertarik melakukan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
