kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45702,42   14,31   2.08%
  • EMAS934.000 -1,06%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Pembayaran satelit Satria sebaiknya berdasarkan kapasitas yang digunakan


Selasa, 11 Februari 2020 / 20:33 WIB
Pembayaran satelit Satria sebaiknya berdasarkan kapasitas yang digunakan
ILUSTRASI. Direktur Utama PT Satelit Nusantara Tiga Adi Rahman Adiwoso (kedua kanan) menyerahkan cenderamata kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri) disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (tengah), Sekretaris Jen

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam rapat dengan Komisi I DPR pekan lalu menargetkan, financial closing pengadaan proyek satelit multifungsi Satria miliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, selesai kuartal I- 2020 Padahal  financial closing pengadaan dan peluncuran seharusnya selesai pada akhir tahun 2019

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menyatakan, seharusnya pendanaan satelit Satria direncanakan sejak awal, termasuk investasi (capex) satelit, biaya ketersediaan layanan dan pengadaan ground segment. “Dana yang harus dikeluarkan oleh Bakti saya nilai sangat besar dan kemungkinan bisa membebani keuangan negara untuk jangka panjang. Kenapa beban yang seharusnya menjadi tanggungjawab PSN (Pasifik Satelit Nusantara) malah Kekominfo yang direpotkan. Dengan atau tanpa BAKTI seharusnya PSN yang meluncurkan dan mengadakan satelit,” ujar Heru, dalam pesan singkat, Selasa (11/2). 


Jika ingin tetap mempertahankan slot orbit, PSN harus melakukan investasi dan meluncurkan satelit. Heru menganalogikan kejadian PSN ini sama seperti operator selular yang tidak mau membangun , tapi masih mau memilikii frekuensi. PSN mendapatkan amanah dari negara untuk menggelola slot orbit satelit harus melakukan investasi pengadaan satelit dan peluncuran. Hal ini telah termasuk ke dalam komitmen mereka ketika mendapatkan slot orbit satelit.

Ketika membutuhkan kapasitas satelit untuk melayani daerah terpencil, tertinggal dan terdepan, Bakti dapat menyewa sesuai dengan kebutuhan (pay per use). Dengan konsep tersebut Heru yakin tak akan membebani keuangan negara. “Jadi, kalau pemerintah membutuhkan baru dibayar. Sehingga tak ada kewajiban jangka panjang yang mengikat dan memberatkan pemerintah,” terang Heru.




TERBARU

Close [X]
×