Reporter: Vina Elvira | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih memberlakukan pembatasan pembelian beras jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) di gerai ritel modern. Langkah ini diambil mengingat masih tingginya harga beras premium yang dijual kepada para peritel.
Sebagai pengingat, beras yang dibatasi pembeliannya adalah beras jenis SPHP yang berasal dari pemerintah. Per-konsumen akan dibatasi pembelian sebanyak 2 pack dengan masing-masing pack seberat 5 kg beras.
Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey mengatakan, di tahun 2023 ini pemerintah menyiapkan 2 juta ton beras SPHP, dan 1,6 juta ton di antaranya sudah terdistribusi.
Saat ini para peritel masih menunggu datangnya sisa stok beras SPHP yang bakal dialokasikan juga ke sektor ritel. Kabarnya, stok beras SPHP sebanyak 400.000 ton itu akan mulai didistribusikan di bulan Oktober ini.
“Kami sedang menunggu sesuai arahan bahwa beras SPHP akan digelontorkan juga ke ritel. Kami berpesan ke pemerintah untuk penggelontoran SPHP ini karena itu yang utama ketika beras premium masih naik turun harga belinya,” kata Roy ketika dijumpai di Jakarta, Kamis (12/10).
Baca Juga: Beras Impor Masuk, Bulog Ditugaskan Tambah 1,5 Juta Ton Beras Impor Tahun Ini
Roy membeberkan, harga beras premium saat ini sudah melonjak hingga 5%-10% dari kondisi normal. Kondisi ini cukup memberatkan peritel, terlebih di beberapa daerah harga beli beras (dari produsen) itu sudah mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras ke konsumen.
Atas dasar kondisi tersebut, Aprindo berharap pendistribusian beras SPHP dilakukan secara jelas dan merata tak hanya di Pulau Jawa saja, melainkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
“Karena sekarang yang terjadi, hanya Jawa yang dapat, yang luar-luar tengah dan timur gak merata. Ini kan jadi dilematis, kami gak mungkin juga beli beras premium yang harganya naik, jadi kami menunggu beras SPHP ini,” jelasnya.
Aprindo, kata Roy, siap mendukung pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras di seluruh gerai-gerai di Indonesia. Namun catatannya, pemerintah mesti berkomitmen untuk menggelontorkan pasokan beras SPHP secara merata dan mengawasinya.
Selain itu, Aprindo juga sudah mengajukan deskresi untuk harga jual beras premium, supaya HET-nya dikaji ulang oleh pemerintah untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. Menurut Roy, langkah ini merupajan salah satu jalan untuk menstabilkan pasokan beras di pasar.
“Kami membeli (beras premium) sudah tidak mampu karena sama dengan HET, maka pasoikan kurang jadinya. Sementara SPHP masih dalam perjalanan dan pengaturan supaya digelontorkan merata, ini yang jadi harapan atau sinyal yang sudah kami sampaikan ke pemerintah,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Izinkan Penggiling Padi Jual Beras Bulog, Ini Alasannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
