Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto
Harris berharap, akselerasi EBT di Indonesia bisa lebih dipercepat, sehingga target tambahan kapasitas pembangkit EBT sebanyak 9.000 MW di tahun 2024 bisa tercapai.
Jumlah itu meliputi peningkatan kapasitas pembangkit hidro sebesar 3.900 MW, bioenergi 1.200 MW, panas bumi 1.000 MW, dan panel surya 2.000 MW.
“Satu kondisi yang memperlihatkan bahwa kita saat ini fokus mengembangkan EBT termasuk yang intermiten. Solar PV atau panel surya kalau kita lihat secara global harganya semakin turun, biaya implementasinya juga semakin murah,” ungkap Harris.
Pengembangan EBT di Indonesia dilakukan secara komersial dan nonkomersial. Untuk yang komersial, ini berkaitan dengan kontrak pengembangan EBT dengan PLN serta pelaku usaha untuk bisa berproduksi.
Sedangkan di sisi nonkomersial, pemerintah memberikan pilot project agar EBT bisa dicontoh dan kemudian bisa dikomersialisasikan dengan baik.
Harris menyebut, Kementerian ESDM sedang berproses untuk restructure dan refocusing karena selama ini perkembangan memang belum begitu drastic untuk EBT.
“Meskipun naik, tetap masih ada usaha yang harus lebih gigih lagi khususnya terkait dengan implementasi keanekaragaman EBT,” papar dia.
Menurutnya, selama ini pengembangan EBT di Indonesia kerap mengacu pada RUPTL PLN. Padahal, di luar dari apa yang sudah direncanakan oleh PLN, ada potensi lain yang bisa dikembangkan.
Ambil contoh di Kalimantan Utara terdapat potensi EBT yang sangat besar yang jika dikembangkan bisa mencapai 9.000 MW hanya dengan mengimplementasikan PLTA secara cash cap di dalam satu aliran sungai.
Baca Juga: ESDM: Serapan tenaga kerja sektor ketenagalistrikan dan EBT harus lebih maksimal
Masalahnya, di Kalimantan Utara belum punya cukup permintaan untuk menyerap energi tersebut. Jadi, diperlukan program yang bisa mengintegrasikan permintaan dan suplai. “Ini yang coba pemerintah pikirkan bagaimana untuk mengimplementasikannya,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Harris bilang, pihaknya sedang berdiskusi dengan tim dari Australia terkait kemungkinan pembangunan PLTA di daerah Papua dengan kapasitas mencapai 20.000 MW.
Dilakukan juga proses untuk membuat pilot project dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung PLTS cold storage yang ada di KKP.
“Bisa dibayangkan saat ini jika dikumpulkan maka pembangkit hidro Indonesia belum sampai 10.000 MW. Ini adalah peluang-peluang yang bisa diakseleraasi dengan semakin besarnya perhatian kita kepada energi bersih termasuk air, surya, dan bioenergy,” pungkas Harris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
