kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah berupaya gali peluang pengembangan EBT di era kenormalan baru


Selasa, 16 Juni 2020 / 07:57 WIB
Pemerintah berupaya gali peluang pengembangan EBT di era kenormalan baru
ILUSTRASI. PLN kejar proyek EBT


Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia kini mulai memasuki era kenormalan baru yang menuntut masyarakat untuk mengubah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi agar aktivitas bisa tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Wabah Corona dan perubahan tatanan tersebut tentu berdampak luas bagi banyak sektor. Pasalnya, perubahan aktivitas masyarakat tersebut membuat dunia usaha sepi, seperti bidang pariwisata, transportasi online, penjualan retail, dan termasuk di sektor energi.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kondisi keenergian tanah air termasuk energi baru dan terbarukan (EBT). Fenomena demikian tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi secara global.

Baca Juga: Temui sejumlah kendala, Kementerian ESDM belum revisi target panas bumi tahun ini

Merujuk pada studi internasional, saat ini terjadi penurunan konsumsi listrik 3%--10% bahkan ada yang lebih. Khusus di Indonesia, informasi yang diperoleh dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menunjukkan bahwa di Pulau Jawa saja konsumsi listriknya turun hampir 10%.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris Yahya mengatakan, masyarakat pada dasarnya perlu memahami dan belajar dalam kondisi kenormalan baru lantaran banyak hal berubah.

Di tengah era kenormalan baru, pemerintah sedang berupaya menggali permintaan EBT untuk pengembangan klaster ekonomi maritim.

“Lebih baik melihat peluang ke depan (untuk ketahanan energi nasional), daripada selalu terbelenggu dengan tantangan lama,” ujar dia dalam siaran pers di situs Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Senin (15/6).

Harris menyoroti upaya Kementerian ESDM saat ini dalam mengurangi subsidi jangka panjang, menurunkan biaya listrik, dan meningkatkan peran energi terbarukan.

Ia mengungkapkan, saat ini bauran EBT baru sampai di angka 9,15%, namun trennya naik cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir. Artinya ada perkembangan yang terlihat, walau capaian target bauran EBT sebanyak 23% masih jauh.

Pengembangan EBT di sektor pembangkit juga mengalami kenaikan cukup signifikan, dari sekitar 5.800 megawatt (MW) di tahun 2008 menjadi sekitar 10.300 MW di tahun 2019.

Baca Juga: PT PJB akselerasi pemanfaatan EBT melalui Co-Firing biomassa

Harris berharap, akselerasi EBT di Indonesia bisa lebih dipercepat, sehingga target tambahan kapasitas pembangkit EBT sebanyak 9.000 MW di tahun 2024 bisa tercapai.

Jumlah itu meliputi peningkatan kapasitas pembangkit hidro sebesar 3.900 MW, bioenergi 1.200 MW, panas bumi 1.000 MW, dan panel surya 2.000 MW.

“Satu kondisi yang memperlihatkan bahwa kita saat ini fokus mengembangkan EBT termasuk yang intermiten. Solar PV atau panel surya kalau kita lihat secara global harganya semakin turun, biaya implementasinya juga semakin murah,” ungkap Harris.

Pengembangan EBT di Indonesia dilakukan secara komersial dan nonkomersial. Untuk yang komersial, ini berkaitan dengan kontrak pengembangan EBT dengan PLN serta pelaku usaha untuk bisa berproduksi.

Sedangkan di sisi nonkomersial, pemerintah memberikan pilot project agar EBT bisa dicontoh dan kemudian bisa dikomersialisasikan dengan baik.

Harris menyebut, Kementerian ESDM sedang berproses untuk restructure dan refocusing karena selama ini perkembangan memang belum begitu drastic untuk EBT.

“Meskipun naik, tetap masih ada usaha yang harus lebih gigih lagi khususnya terkait dengan implementasi keanekaragaman EBT,” papar dia.

Menurutnya, selama ini pengembangan EBT di Indonesia kerap mengacu pada RUPTL PLN. Padahal, di luar dari apa yang sudah direncanakan oleh PLN, ada potensi lain yang bisa dikembangkan.

Ambil contoh di Kalimantan Utara terdapat potensi EBT yang sangat besar yang jika dikembangkan bisa mencapai 9.000 MW hanya dengan mengimplementasikan PLTA secara cash cap di dalam satu aliran sungai.

Baca Juga: ESDM: Serapan tenaga kerja sektor ketenagalistrikan dan EBT harus lebih maksimal

Masalahnya, di Kalimantan Utara belum punya cukup permintaan untuk menyerap energi tersebut. Jadi, diperlukan program yang bisa mengintegrasikan permintaan dan suplai. “Ini yang coba pemerintah pikirkan bagaimana untuk mengimplementasikannya,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Harris bilang, pihaknya sedang berdiskusi dengan tim dari Australia terkait kemungkinan pembangunan PLTA di daerah Papua dengan kapasitas mencapai 20.000 MW.

Dilakukan juga proses untuk membuat pilot project dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung PLTS cold storage yang ada di KKP.

“Bisa dibayangkan saat ini jika dikumpulkan maka pembangkit hidro Indonesia belum sampai 10.000 MW. Ini adalah peluang-peluang yang bisa diakseleraasi dengan semakin besarnya perhatian kita kepada energi bersih termasuk air, surya, dan bioenergy,” pungkas Harris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×