Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kemungkinan bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan renegosiasi kontrak pembangkit listrik.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana bilang, hal ini diperlukan mengingat kondisi pandemi corona berdampak pada pertumbuhan listrik dan kemampuan PLN dalam menyerap listrik dari pembangkit.
"Take or pay sudah kita antisipasi, kiranya kondisi ini membuat kahar, maka dimungkinkan negosiasi ulang kontrak PLN dengan IPP. Sedang kita kaji," tutur Rida dalam video conference, Rabu (1/4).
Baca Juga: Begini cara pelanggan dapatkan keringanan tagihan listrik
Rida melanjutkan, pihaknya masih melakukan kajian mengenai opsi ini sembari mengkoreksi proyeksi pertumbuhan listrik yang diprediksi mengalami penurunan seiring merebaknya pandemi corona.
Asal tahu saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa menyentuh negatif 0,4%. Ini merupakan skenario terberat dampak dari wabah virus corona (Covid-19).
"KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini turun jadi 2,3% dan lebih buruk bisa negatif 0,4%. Sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dan berpotensi menekan lembaga keuangan karena kredit tidak bisa dibayarkan dan perusahaan alami kesulitan revenue," kata Menkeu, Rabu (1/4).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang rendah membuat pertumbuhan listrik akan berada di bawah angka tersebut.
"Perkiraan pertumbuhan listrik hanya 1,2% -2%. Artinya reserve margin PLN akan membesar," tutur Fabby kepada Kontan.co.id, Kamis (2/4).
Fabby menerangkan, hal ini juga membuat tingkat kapasitas pembangkit mengalami penurunan sebab tidak dibarengi dengan penyerapan daya listrik baru.
Bahkan Fabby menilai, kondisi saat ini kecil kemungkinan dapat pulih dalam waktu singkat sehingga diperlukan pula kebijakan untuk renegosiasi kontrak PLN dengan IPP proyek yang akan datang.
"Masih ada 21 GW pwmbangkit akan masuk dalam 3-4 tahun mendatang. Renegosiasi sebaiknya tidak hanya dengan IPP eksisting," ungkap Fabby.
Fabby menambahkan, langkah ini bisa membantu sisi finansial PLN yang juga tengah dibayangi pelemahan rupiah.
Baca Juga: Ini penjelasan Kementerian ESDM terkait poin pokok Permen ESDM No 7 Tahun 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
