Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Handoyo .
Terkait pendanaan untuk melakukan pertanian berkelanjutan, Wilistra mengatakan pihaknya terbuka pada anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yayasan nirlaba maupun bantuan dari negara asing.
Spesifik terkait potensi dana dari asing, Wilistra menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan dialog dengan sejumlah delegasi dari 6-7 negara Eropa pada agenda Amsterdam Declaration yang akan diadakan di Belgia pada 3-4 Desember 2018.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia akan menyampaikan komitmen dan realisasi pada pertanian sawit berkelanjutan dan menawarkan potensi kerjasama dengan pelaku usaha dari negara di Uni Eropa.
"Kita berharap akan ada suatu irisan dengan sustainability ini. Kalau bisa diidentifikasi irisan ini, akan kita tanya balik ke Amsterdam Declaration apa yang bisa mereka kontribusikan untuk dukung sawit berkelanjutan ini," kata Wilistra.
Kemudian terkait pendanaan dari dalam negeri, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Rusman Heriawan menyatakan opsi pendanaan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa digunakan petani sawit untuk menjadi modal bisnis maupun sertifikasi tersebut. "Ini sedang dikaji lagi boleh tidak, dia kan jadi terima dua, dana replanting dan dana KUR juga dapat. Kalau saya pribadi, hal ini jangan dipermasalahkan," katanya.
Apalagi untuk petani swadaya yang tidak memiliki modal besar, maka dana replanting bisa difokuskan untuk tanam ulang dan pinjaman KUR digunakan untuk pertanian berkelanjutan jangka panjang tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
