Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada sejumlah sektor transisi energi yang akan mendapatkan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menyebut, sejumlah sektor tersebut terbagi atas 5 keranjang yang memiliki karakteristik pendanaan yang berbeda-beda.
Asal tahu saja, pada pekan lalu, Pemerintah Indonesia bertandang ke Amerika Serikat rapat bersama International Partners Group (IPG) perihal pendanaan JETP. Pada kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah aspek teknis pelaksanaan skema transisi energi yang berkeadlian di Indonesia.
Rachmat Kaimuddin, Deputi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves menyatakan, secara garis besar transisi energi di Indonesia bisa dibagikan ke dalam 5 keranjang (bucket) yang akan tertuang di dalam dokumen investasi dan kebijakan komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) JETP.
Pada keranjang pertama, investasi di transisi energi membutuhkan transmisi listrik yang lebih canggih karena jaringan setrum dari energi fosil dengan energi hijau berbeda.
“Jadi dengan membangun lebih banyak pembangkit hidro, geothermal, kalau mau bangun variabel-variabelnya banyak ya pasti bentuknya berbeda lagi, mungkin smart grid system harus dibangun dan sebagainya,” kata Rachmat dalam acara di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (26/9).
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tidak Terima Pendanaan Hijau dengan Bunga Tinggi
Keranjang kedua, pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU). Menurutnya, membangun pembangkit hijau tidak mengurangi emisi, salah satu cara efektif ialah mematikan sumber listrik fosil yang ada saat ini.
“Keranjang ketiga dan keempat itu adalah renewables baik satu yang pembangkit EBT yang dapat dikontrol (dispatchable), satunya lagi yang variable, intermittent,” ungkapnya.
Keranjang kelima, rantai pasok (supply chain). Kata Rachmat, pemerintah juga harus memikirkan keamanan dan kemandirian energi sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor berupa komponen maupun listrik.
“Kalau ada apa-apa dengan global supply chain, nanti kita malah mati lampu, padahal sekarang kita energy secure,” jelasnya.
Adapun dari keempat keranjang yang sedang dibahas saat ini, pemerintah Indonesia bersama dengan IPG mengevaluasi paket pendanaan yang cocok untuk masing-masing sektor transisi energi.
Di transmisi, Rachmat menjelaskan, terdapat nilai bisnis yang tidak terlalu besar. Dalam istilah keuangannya, proyek transmisi ini memiliki internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal yang positif tetapi Net Present Value (NPV) atau peluang investasi negatif karena pasarnya under value.
Maka proyek transmisi dinilai cocok menggunakan pinjaman lunak atau pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA) Loan atau Concessional Loan. Wujud konsesi pinjaman ini berupa tingkat bunga yang lebih rendah daripada pinjaman lain yang ditawarkan di pasar atau masa tenggang yang lebih panjang.
Lalu di sisi pemensiunan dini pembangkit batubara, proyek ini dinilai memiliki tingkat pengembalian modal dan peluang investasi yang negatif karena aset yang masih beroperasi dengan baik serta menghasilkan nilai ekonomi, diberhentikan lebih cepat.
“Untuk proyek pemensiunan PLTU Batubara, ya ini bentuknya apapun, tetapi harus positive MPV fundingnya, harus hibah atau consessional loan. Kita harus set saja, baik untuk hibah atau misalnya consessional yang jumlahnya besar,” ujar Rachmat.
Kemudian, proyek energi terbarukan disptachable dan intermiten, keduanya memiliki tingkat pengembalian modal dan peluang investasi yang positif.
Melihat karakteristik tersebut, Rachmat mengatakan, proyek pembangkit EBT cocok dengan pendanaan komersial.
Selain soal karakteristik pendanaan, pemerintah juga akan kembali melihat perbedaan bunga dan nilai pinjamannya serta panjangnya tenor.
Rachmat menegaskan, dokumen CIPP JETP akan segera rampung, diharapkan Oktober 2023 bisa difinalisasi untuk apsirasi nilai dan penurunan emisinya akan seperti apa.
Baca Juga: Negara-Negara Barat Belum Siap Biayai Pensiun Dini PLTU Batubara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
