Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenprin) akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menindaklanjuti hasil survei pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang bertujuan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, hasil survei pelaksanaan ACFTA yang dilakukan oleh kementerian perindustrian dijadikan sebagai landasan untuk membuat program antisipasi.
Hidayat mengatakan regulasi dari Kemenprin hanya sekitar 30%, sisanya ada di kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan yang lainnya. "Untuk itulah harus melibatkan kementerian terkait," kata Hidayat usai rapat dengan pejabat eselon I di Kemenprin untuk membahas ACFTA, Senin (28/3).
Dirjen Industri Kerjasama Internasional Kemenprin, Agus Tjahyana mengatakan, bagaimanapun pasar bebas merupakan arus yang tidak bisa ditolak. Untuk itu langkah yang harus dilakukan sifatnya bukan defensif tapi lebih ofensif. "Caranya dengan meningkatkan daya saing," kata Agus.
Agus mengatakan dengan evaluasi satu tahun pelaksanaan ACFTA, saat ini industri tengah butuh perhatian dan bantuan dari semua pihak. Maklum, peran Kemenprin tidak akan berguna jika tidak ada dukungan regulasi dari kementerian lain.
Dalam jangka pendek, mereka akan melihat produk-produk apa saja yang kondisinya mengkhawatirkan. "Hal itu juga terkait dengan peraturan-peraturannya apakah mendukung dan melindungi atau tidak," kata Agus.
Sedangkan dalam jangka panjang, perbaikan akan dilakukan menyangkut kebijakan terkait bahan baku, energi, tenaga kerja dan infrastruktur. Agus mengatakan, ketidakmampuan industri lokal untuk bersaing disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.
Untuk internal, menurutnya menjadi tanggungjawab masing-masing industri. Pemerintah sendiri membantu melalui program revitalisasi. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh beberapa hal seperti infrastruktur pelabuhan, jalan raya dan lainnya.
Sementara itu, Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan pelaksanaan ACFTA belum memberikan dampak yang signifikan bagi masuknya investasi dari China ke Indonesia. "Belum banyak investasinya," kata Gita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
