PLN Kurang 20 Juta Metrik Ton Batubara, Kementerian ESDM Putar Otak

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memutar otak dalam rangka mengejar kekurangan pasokan batubara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar evaluasi terkait kebutuhan pasokan batubara ke perusahaan setrum pelat merah tersebut. Menurutnya, seluruh kebutuhan batubara ini akan segera dipenuhi.

"Jadi kemarin kan disampaikan kebutuhan PLN itu adalah 154 juta (metrik ton) yang sudah dipenuhi berdasarkan kontrak 132 juta (metrik ton). Dan itu kekurangan 20 (juta metrik ton itu lagi diusahakan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, terkait relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara yang belakangan ini digaungkan oleh pemerintah, Yuliot mengaku dirinya belum mengetahui angka pastinya.

Namun demikian, ia mengatakan, RKAB batubara ini akan berada di atas rencana awal tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 600 juta ton.

"(Akan di atas 600 juta ton?) ya pasti, menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri, itu kan ada DMO (Domestik Market Obligation) yang ditetapkan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan dari total kebutuhan batubara PLN yang mencapai ratusan juta metrik ton per tahun, saat ini masih terdapat sisa volume yang belum terikat kontrak oleh para perusahaan pertambangan.

Dia bilang, pihaknya telah memberikan penugasan alokasi yang melebihi estimasi kebutuhan riil dari perusahaan setrum pelat merah tersebut.

"Total kebutuhan PLN per tahun itu sebesar 154 juta metrik ton. Dari 154 juta metrik ton, inilah kita memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara kurang lebih sekitar 190 juta ton," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Bahlil merinci bahwa dari total penugasan 190 juta ton tersebut, realisasinya yang masuk baru berkisar 150 juta hingga 160 juta ton. Dari angka itu, volume yang sudah resmi mengikat kontrak baru menyentuh angka 134 juta ton.

"Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 juta metrik ton berarti kan tinggal kurang 20 juta metrik ton yang belum dikontrakkan," jelasnya.

Guna meluruskan kesimpangan data operasional tersebut, Bahlil mengaku telah menggelar pertemuan maraton bersama dengan Direksi PLN belum lama ini. Langkah ini dinilai penting demi menyamakan persepsi pasokan energi primer.

"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darwo (Darmawan Prasodjo) dengan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang terjadi multiinterpretasi," katanya.

Bahlil tidak menampik adanya kendala teknis dan keekonomian yang dihadapi oleh para produsen batubara, khususnya terkait spesifikasi kalori tinggi dengan patokan harga DMO.

"Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta metrik ton itu membutuhkan batubara yang medium, yang kalorinya agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah, kita bikin (harga) patok karena DMO US$ 70. Nah sementara SR-nya sudah di angka 10-12. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi trouble," jelasnya.

Sebagai solusi, lanjut Bahlil, pihaknya mendorong fleksibilitas alokasi dan membentuk tim pengawasan lintas instansi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas arahan Kepala Negara.

"Saya sudah minta untuk kita clear-kan untuk diprioritaskan, difleksibilitaskan. Dan semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus, maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita, agar kita tidak baku tipu terus kerjanya," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News