kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah targetkan PLTP capai 7.000 MW di 2025


Rabu, 10 Agustus 2016 / 18:07 WIB
Pemerintah targetkan PLTP capai 7.000 MW di 2025


Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi untuk pembangkit listrik. Pemerintah bahkan menargetkan bauran energi dari EBT bisa mencapai 23% pada 2025.

Dalam acara ”Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2016”, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla menyebut penggunaan energi di Indonesia harus beralih dari energi fosil dengan energi baru terbarukan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah pun mencanangkan kapasitas pembangkit listrik dari energi panas bumi mencapai 7.000 MW.

Target tersebut masih cukup masuk akal mengingat potensi energi dari panas bumi mencapai 29.000 MW. Sedangkan saat ini, penggunaan energi panas bumi baru mencapai 5% dari potensi yang ada atau sekitar 1.400 MW.

"Berarti dalam 10 tahun punya potensi besar yang akan datang 7.000 MW. Jadi harus dibangun setiap tahunnya setidaknya 500 MW,"kata Jusuf Kalla pada Rabu (10/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan untuk mencapai target tersebut tidak sulit karena pemerintah telah  mengeluarkan berbagai aturan yang membantu pengembangan energi dari panas bumi, seperti kegiatan panas bumi yang tidak lagi masuk ke dalam usaha pertambangan. Seperti diketahui, sebesar 40% dari wilayah kerja panas bumi berada di kawasan hutan.

Pemerintah juga menyiapkan tiga terobosan untuk mencapai target tersebut, yaitu melakukan transparansi proses bisnis, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan menggunakan teknologi yang mumpuni.

"Diharapkan dengan tiga terobosan itu akan mampu mengatasi permasalahan yang menghambat pengembangan panas bumi, sehingga dapat memenuhi target pengembangan panas bumi 7.200 MW pada 2025," kata Arcandra.

Pemerintah juga saat ini telah memberikan feedin tariff bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas terpasang dari panas bumi. Salah satunya dengan adanya empat Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang akan commercial on operation date (COD) tahun 2016 dengan total kapasitas 215 MW dan niIai investasi US$ 860 juta.

Adapula penetapan dua wilayah kerja panas bumi (WKP) baru yaitu WKP Sekincau di Lampung dan WKP Gunung Sirung di NTT dan penyerahan dua Surat Keputusan Pemenang Lelang, yaitu WKP Gunung Lawu 110 MW kepada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan WKP Way Ratai 55 MW kepada konsorsium PT Optima Nusantara Energi dan Enel Group Power Energy (EGP ‘ItaIi).

Selain itu ada juga penyerahan dua surat Keputusan Penugasan WKP, Penyerahan Amandemen Dokumen Energy Sales Contract (ESC), serta Penandatanganan tiga Perjanjian Jual Beli Uap/Perjanjian Jual BeIi Listrik (PJBU/PJBL) yaitu PJBU WKP HquIais, PJBL WKP Lahendong dan PJBL WKP Muara Laboh.

Sementara itu hingga akhir tahun 2016, terdapat penambahan kapasitas terpasang dari PLTP Lahendong (Sulawesi Utara) dengan kapasitas 20 MW, PLTP Sarulla (Sumatera Utara) dengan kapasitas 110 MW dan PLTP Karaha (Jawa Barat) dengan kapasitas 30 MW sehingga total kapasitas terpasang akan menjadi 1653,5 MW.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×