Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Satu langkah maju dari proyek kerjasama pemerintah dan swasta (Public Privat Partnership/ PPP) mulai terwujud. Pasalnya, pemerintah sudah menandatangani beberapa dokumen untuk salah satu proyek PPP yaitu proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa Tengah dengan kapasitas 2x1000 MW.
Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan berdasarkan tender yang dilakukan, pemenang tender proyek ini adalah konsorsium J-power, Itochu corporation, dan PT Adaro Power yang selanjutnya membentuk PT Bhimasena Power Indonesia. "Kita semua menyambut baik karena kita harapkan ini sebagai sebuah proyek PPP yang besar yang signifikan," ungkapnya seusai penandatanganan dokumen kerjasama PLTU Jawa Tengah, Kamis (6/10).
Catatan saja, proyek PLTU Jawa Tengah ini merupakan salah satu proyek kerjasama pemerintah dan swasta skala besar yang pertama dengan nilai investasi sekitar Rp 30 triliun.
Beberapa dokumen yang ditandatangani terkait proyek ini antara lain perjanjian jual beli listrik antara PT PLN dengan pihak pengembang swasta PT Bhimasena Power Indonesia, perjanjian penjaminan (guarantee agreement) antara Menteri Keuangan dengan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin dengan pihak pengembang, perjanjian Resources Agreement antara Menteri Keuangan sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero), perjanjian Resources Agreement antara PT PII sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero), dan Sponsor Agreement untuk pengembangan proyek antara J-Power, Itochu, dan PT Adaro.
Nantinya, pembangunan PLTU Jawa Tengah akan dilakukan pada Oktober 2012. Armida bilang, proyek kerjasama pemerintah dan swasta ini menggunakan skema build own operate transfer (BOOT) dengan masa konsensi selama 25 tahun. Diharapkan, PLTU ini akan mulai beroperasi untuk tahap pertama pada akhir tahun 2016.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, penandatanganan proyek ini merupakan tonggak sejarah baru. "Ini terobosan dan akan diikuti proyek lain lebih lancar. Kita sudah liat polanya. Ini contoh, benchmark, menyukseskan proyek berbasis PPP," ungkapnya.
Komisaris Utama PT Bhimasena Power Indonesia Andre J Mamuaya mengatakan, kebutuhan batubara untuk PLTU ini sekitar 7 juta ton per tahun. "Ini proyek jangka panjang, setelah 25 tahun jadi milik PLN," jelasnya.
Ia menambahkan, nilai investasi sebesar Rp 30 triliun ini sekitar 80% merupakan pinjaman dari Japan Bank for International Corporation (JBIC). Sedangkan sisanya sebanyak 20% berasal dari modal PT Bhimasena. Hanya saja, sampai saat ini belum ditentukan berapa besar porsi sindikasi dari tiga pihak anggota konsorsiumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
