Pengalihan Surplus Solar ke Avtur Perlu Teknologi Canggih dan Dana Jumbo

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mengalihkan surplus solar usai mandatori biodiesel 50% (B50) menjadi avtur mendapat sorotan.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menilai skema pengalihan komoditas tersebut dinilai tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan kesiapan teknologi kilang yang mumpuni serta nilai investasi yang sangat besar.

Manajer Riset dan Data Seknas FITRA, Badiul Hadi menyatakan, pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan mengenai proyeksi surplus tersebut.

"Surplus solar mencerminkan peningkatan kapasitas kilang domestik dan keberhasilan implementasi mandatori B50 dalam menekan konsumsi solar fosil. Namun, pemerintah terlalu dini menganggap surplus 3–4 juta kiloliter otomatis menjadi peluang besar bagi peningkatan produksi avtur tanpa kajian komprehensif," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (12/7/2026).

Baca Juga: Rupiah Melemah, Begini Strategi Hutama Karya Jaga Margin Proyek

Menurut Badiul, pengalihan ini membutuhkan biaya besar karena karakteristik dan spesifikasi kedua bahan bakar tersebut jauh berbeda.

"Solar (diesel) dan avtur (Jet A-1) memiliki spesifikasi, fraksi distilasi, serta standar keselamatan yang berbeda. Produksi avtur memerlukan konfigurasi kilang lebih kompleks, seperti hydrocracker, catalytic reformer, dan unit upgrading, sehingga tidak cukup hanya mengalihkan volume produksi solar," jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa biaya modifikasi atau revamping kilang minyak milik PT Pertamina yang sudah ada (eksisting) memerlukan dana mencapai miliaran dolar AS. 

"Sebagai gambaran, RDMP Balikpapan bernilai sekitar US$ 4 miliar, RDMP Balongan sekitar US$ 3–4 miliar, sedangkan pengembangan hydrocracker saja dapat menelan biaya lebih dari US$ 1 miliar. Revamping kilang eksisting Pertamina membutuhkan investasi lebih rendah dibanding membangun kilang baru," paparnya.

Badiul bilang, jika pemerintah pada akhirnya memilih opsi untuk membangun fasilitas kilang minyak yang baru, kebutuhan investasinya diproyeksikan bakal melonjak hingga berkali-kali lipat.

"Pembangunan kilang baru jauh lebih mahal. Kilang Tuban berkapasitas 300.000 barel per hari diperkirakan membutuhkan US$ 16 miliar – US$ 18 miliar, bahkan kompleks petrokimia dapat melampaui US$ 20 miliar atau sekitar Rp 260 – Rp 330 triliun. Perhitungan IRR dan payback period menjadi sangat krusial," tegasnya.

Lebih lanjut, Badiul mengingatkan, agar otoritas terkait tidak terjebak euforia jangka pendek dan mendesak transparansi data konsumsi secara menyeluruh. 

"Catatan pentingnya, jangan terjebak euforia surplus. Surplus belum tentu mencerminkan efisiensi, tetapi bisa dipicu perlambatan konsumsi, perubahan pola transportasi, atau melemahnya aktivitas industri. Pemerintah wajib membuka data penyebab surplus secara transparan agar kebijakan berbasis fakta, bukan asumsi," pungkasnya.

Baca Juga: Mungkinkah Surplus Solar Dikonversi Jadi Avtur? Begini Kata Ahli Teknik Perminyakan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News