kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

Pengamat: Impor beras sudah tak perlu diperdebatkan


Minggu, 23 September 2018 / 18:44 WIB
Pengamat: Impor beras sudah tak perlu diperdebatkan
ILUSTRASI. Tumpukan karung beras di pasar induk beras, Cipinang


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Pertanian Dwi Andreas berpendapat, masalah impor beras sudah tak perlu diperdebatkan lagi. Pasalnya, impor beras ini sudah jelas dan diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sejak berbulan-bulan yang lalu.

"Sudah jelas izin impor itu 2 juta ton dan yang bisa dikirimkan 1,8 juta ton, yang mengimpor beras itu pemerintah dan penyalurannya sangat diawasi, dan impor ditetapkan lewat kesepakatan rakortas," tutur Dwi kepada Kontan.co.id, Minggu (23/9).

Bila isu impor beras ini terus diperdebatkan, terlebih oleh petinggi negara, maka menurut Dwi, hal ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik. "Bila sudah begitu, sesuatu yang sudah rasional bisa digoreng menjadi irasional," tambah Dwi.

Menurut Dwi, adanya impor ini pun sudah dipertimbangkan pemerintah dengan sangat baik. Apalagi, impor ini berguna untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP).

Dia pun mengatakan, impor beras ini masih sangat kecil dibandingkan total impor komoditas pangan yang dilakukan Indonesia. Menurutnya, pada 2017 impor tujuh komoditas pangan di Indonesia sudah mencapai 25,4 juta ton.

Untuk itu, Dwi pun menyarankan, untuk mengatasi polemik ini, sebaiknya pejabat publik lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara supaya tidak memperkeruh kondisi.

"Kalau isu ini muncul lebih baik dihentikan saja, ke depan lebih berhati-hati supaya suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan di publik tidak perlu dikemukakan," tandas Dwi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×