Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Essential Service Reform (IESR) menilai, kebijakan keringanan tagihan listrik untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi menjadi langkah yang tepat oleh pemerintah di tengah pandemi Corona. Namun, terdapat beberapa evaluasi penting mengenai implementasi kebijakan tersebut.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyampaikan, kebijakan subsidi listrik yang ada saat ini sebenarnya juga menunjukkan adanya kelemahan pemerintah Indonesia dalam merespons sebuah krisis. Sebab, selama ini Indonesia belum punya jaring pengaman sosial untuk energi.
Baca Juga: Ada corona, Kabelindo Murni (KBLM) proyeksi penjualan ke PLN lebih rendah dari target
“Sejauh ini jaring pengaman sosial kerap dikorelasikan dengan tingkat kemiskinan, tetapi justru Indonesia belum punya ukuran dan mekanisme kemiskinan energi,” ujar dia dalam sesi diskusi daring, Selasa (14/4).
Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia baru bisa mengukur kategori rumah tangga miskin berdasarkan jenis sambungan listrik yang ada. Padahal, hal tersebut belum sepenuhnya akurat.
Fabby memberi contoh, ada seorang pengemudi ojek online yang kebetulan tinggal di rumah dengan golongan listrik 1.300 VA. Begitu wabah Corona meluas, pemerintah mulai melarang ojek online mengangkut penumpang. Suka tidak suka, pendapatan pengemudi ojek online mengalami penurunan drastis akibat hal tersebut.
Di sisi lain, kebutuhan listrik di rumah sang pengemudi ojek online tadi meningkat selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sayang, pengemudi ojek online tersebut tidak bisa mengakses program subsidi listrik dari pemerintah lantaran bukan berasal dari golongan listrik 900 VA.
Baca Juga: Anies Baswedan ungkap banyak perusahaan di Jakarta langgar aturan PSBB
“Di saat seperti ini, tidak hanya masyarakat miskin saja yang butuh keringanan tarif listrik, tapi juga masyarakat kategori rentan,” ungkap dia.
Maka dari itu, momentum pandemi Corona sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengembangkan database pelanggan listrik yang lebih komprehensif. Database tersebut juga mesti memuat data pelanggan rumah tangga miskin dengan indikator yang lebih jelas dan akurat.
“Memang ini perlu waktu yang tidak sebentar, perlu proses kajian yang matang dan pengumpulan data yang tepat,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Fabby juga menyoroti kualitas penyediaan listrik di dalam negeri. Berhubung belum lama ini Presiden Joko Widodo menyebut ada 433 desa di Wilayah Timur Indonesia yang belum tersambung aliran listrik. Pemerintah sendiri masih berupaya mengejar rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia mencapai 100% pada 2020.
Baca Juga: Dampak corona, PLN berpotensi alami kelebihan pasokan
Menurut Fabby, penting bagi pemerintah untuk tidak sekadar mengejar rasio elektrifikasi semata, melainkan juga kualitas akses listrik. Sebab, sekalipun saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai level 99%, belum tentu semua wilayah bisa menikmati aliran listrik selama 24 jam penuh tanpa terinterupsi.
Pemerintah pun mesti mencermati wilayah-wilayah yang belum bisa mendapatkan akses listrik secara maksimal, apalagi dalam kondisi penyebaran wabah Corona seperti sekarang ini. “Perlu ditelusuri apakah masyarakat yang belum mendapat listrik secara maksimal ikut terdampak Corona atau tidak. Mereka juga layak mendapat subsidi keringanan tarif listrik,” terang dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
