Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama para akademisi, pakar sektor perberasan, serta organisasi petani mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan Pengembangan Beras Berkelanjutan di Indonesia.
FGD ini merupakan serangkaian kegiatan yang digulirkan KRKP dalam mendorong kolaborasi multipihak untuk pengembangan sektor perberasan berkelanjutan, yang sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2021 lalu telah dilaksanakan bersama Kementerian dan Dinas yang berkaitan dengan sektor perberasan.
Koordinator Nasional KRKP sekaligus pemantik pada FGD, Said Abdullah mengungkapkan, bahwa diskusi ini bukan yang pertama.
"Bagi KRKP sudah sejak tahun 2020 diskusi seperti ini dilakukan. Tahun 2020 lalu KRKP mulai berpikir bahwa perlu ada satu transformasi besar dalam sektor perberasan nasional,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (14/12).
Baca Juga: Usai IPO, Wahana Inti Makmur (NASI) targetkan penjualan 2022 tumbuh 35%
Sejak tahun 2020, KRKP secara konsisten mendorong berbagai pihak terkait untuk mengadakan forum multipihak dalam sektor perberasan nasional, hal itu dibuktikan dengan advokasi-advokasi yang telah dilakukan oleh KRKP satu tahun ke belakang.
“Walaupun KRKP memiliki mandat mendorong keberagaman pangan, namun beras juga menjadi komoditas penting untuk dilihat dan diperhatikan secara seksama,” tambah Said.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, Suntoro, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa masalah paling besar yang dihadapi dalam upaya membangun sektor beras berkelanjutan adalah konversi/alih fungsi lahan pertanian yang skalanya cukup besar dan dilakukan di daerah-daerah yang cukup subur, sementara pengembangan lahan melalui ekstensifikasi tidak seimbang dengan potensi yang tidak sama.
Baca Juga: Upaya mewujudkan beras berkelanjutan melalui Forum Perberasan Nasional
Selain menjelaskan bagaimana konversi lahan terjadi, Suntoro juga menunjukkan bagaimana kandungan bahan organik di tanah sawah di pulau Jawa sangatlah rendah.
"Sawah bisa berkelanjutan jika kandungan bahan organiknya cukup, bahan organik penting bagi produktivitas tanah. Bagaikan bangunan, bahan organik tanah menentukan kesuburan, dan akhirnya akan menentukan pendapatan petani. Kalau bahan organiknya rendah maka bangunan besar ini akan roboh,” ungkap Suntoro.
Pakar pertanian Husein Sawit menambahkan bahwa ada 3 hal yang perlu ditekankan dalam pengembangan beras berkelanjutan, pertama mengenai platform yang kaitannya dengan kriteria dan standard.
Baca Juga: Kemendag lepas ekspor 1 juta liter Reduktan Herbisida ke Malaysia
Kedua mengenai kemitraan, pada kesempatan ini Husein Sawit mengungkapkan, “kemitraan itu bisa terwujud kalau saling menguntungkan, tapi biasanya penggilingan kecil akan curiga kalau kemitraan itu dengan korporasi besar. Nah di sinilah peran Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Ketiga adalah mengenai keberlanjutan, Husein menyampaikan bahwasanya belum ada target yang terukur tentang keberlanjutan dalam sektor perberasan, sehingga perlu ada kolaborasi yang lebih dalam antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Dalam FGD ini para pakar dan akademisi sependapat bahwa perlunya kolaborasi dan kebijakan perberasan ke arah yang lebih berkelanjutan yang kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan para petani di Indonesia menjadi hal penting dalam pengembangan beras berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
