Pengembangan PLTN Perlu Diikuti Penguatan Industri dan Teknologi Nasional

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia menghadirkan peluang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong industri berteknologi tinggi.

Realisasi potensi tersebut membutuhkan kesiapan teknologi, sumber daya manusia (SDM), tata kelola proyek, serta pengawasan keselamatan agar Indonesia tidak bergantung pada pemasok asing.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M. Kholid Syeirazi mengatakan, energi nuklir berpotensi menjadi salah satu penopang kedaulatan energi nasional. Namun, kedaulatan tersebut tidak cukup diukur dari kemampuan menyediakan pasokan listrik, melainkan juga dari kesiapan Indonesia menghadapi gejolak harga energi global, menguasai teknologi, dan menyiapkan tenaga ahli dalam negeri.

Menurut Kholid, PLTN berpotensi memperkuat ketahanan pasokan listrik karena kebutuhan bahan bakarnya relatif kecil dibandingkan energi yang dihasilkan jika dibandingkan dengan batu bara.

"Namun, Indonesia tetap harus memperhitungkan rantai pasok bahan bakar nuklir, ketergantungan pada teknologi dan komponen tertentu, pembiayaan proyek, serta kemampuan mengelola limbah dan dekomisioning pembangkit,” ujar Kholid dalam diskusi Economic Frontline bertajuk Is Nuclear a Clean & Clear Energy for Prosperous Indonesia? di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Kholid menambahkan, pengembangan PLTN harus disertai strategi yang jelas untuk memperkuat kemampuan nasional. Upaya tersebut mencakup transfer pengetahuan, pengembangan tenaga ahli, penguatan tata kelola proyek, serta pengawasan keselamatan.

Kebutuhan itu semakin relevan seiring meningkatnya permintaan listrik dari berbagai sektor, seperti industri manufaktur, pusat data, transportasi listrik, dan layanan publik. Sektor-sektor tersebut membutuhkan pasokan listrik yang stabil dengan kualitas terjaga.

Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Topan Setiadipura menilai, PLTN dapat menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik rendah karbon secara berkelanjutan.

Berbeda dengan sejumlah sumber energi terbarukan yang produksinya bergantung pada kondisi alam dan waktu, PLTN dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara berkelanjutan.

“PLTN memiliki karakteristik berbeda karena dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara berkelanjutan, dengan emisi gas rumah kaca yang rendah selama siklus hidup pembangkit dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil,” kata Topan.

Meski demikian, Topan menekankan bahwa pengembangan PLTN perlu diikuti investasi pada pendidikan, penelitian, dan peningkatan kompetensi tenaga ahli Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan PLTN tidak hanya menambah kapasitas pembangkit listrik, tetapi juga berpotensi mendorong terbentuknya ekosistem ilmu pengetahuan dan industri berteknologi tinggi di dalam negeri.

Kemandirian Teknologi dan Pemilihan Vendor Jadi Perhatian

Peneliti Senior BRIN Irine Hiraswari Gayatri menambahkan, Indonesia perlu mempertimbangkan aspek geopolitik dan kemandirian teknologi dalam pengembangan PLTN.

Menurut dia, Indonesia telah melakukan survei terkait potensi nuklir sejak 1980 dan memetakan peluang penggunaan Small Modular Reactor (SMR).

Namun, diversifikasi energi melalui nuklir perlu dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap negara pemasok maupun perusahaan penyedia teknologi.

“Dalam konteks hubungan internasional asimetris, Indonesia harus punya peran untuk menentukan siapa yang menjadi vendor dan bagaimana supervisinya,” ujar Irine.

Ia menilai, pemilihan vendor, ketersediaan bahan bakar, dan aspek keselamatan merupakan sejumlah faktor yang harus diperhatikan. Indonesia juga perlu menghindari ketergantungan berlebihan pada satu mitra atau vendor dalam rantai pasok PLTN.

Irine turut menyoroti peluang pembentukan konsorsium dalam pengembangan proyek nuklir. Salah satu model yang dapat dipelajari adalah Build-Own-Operate (BOO), seperti yang digunakan dalam proyek Akkuyu di Turki.

Melalui model tersebut, perusahaan dapat membangun, memiliki, sekaligus mengoperasikan pembangkit sesuai skema yang disepakati. Meski demikian, penerapannya di Indonesia perlu mempertimbangkan pembagian tanggung jawab, pengawasan, dan kepentingan nasional.

Regulasi, Keselamatan, dan Penerimaan Masyarakat

Selain kesiapan industri dan teknologi, pengembangan PLTN di Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi, keselamatan, pembiayaan, dan penerimaan masyarakat.

Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia menilai, penguatan riset, regulasi, serta keterbukaan informasi mengenai kelayakan lokasi perlu menjadi perhatian sebelum proyek dijalankan.

Menurut Ali, kajian tapak dan penelitian pemerintah perlu menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai keselamatan, risiko bencana, serta pengelolaan limbah radioaktif.

“Banyak indikator yang masih kurang, basis riset hingga kebijakan legislasi, dalam hal ini negaralah yang paling tidak siap mempersiapkan diri sebagai negara nuklir,” ujarnya.

Aspek sosial juga menjadi tantangan, terutama apabila pembangunan PLTN berdekatan dengan wilayah masyarakat adat dan kawasan yang menjadi sumber penghidupan warga.

Mei Christhy dari Gerakan Samataka menyoroti rencana lokasi yang diduga berada di Pulau Semesak dan Pulau Gosong, Kalimantan Barat.

Ia menyebutkan, Desa Sungai Raya berada sekitar 900 meter dari kedua pulau tersebut. Selain berpotensi memengaruhi ruang hidup masyarakat adat, rencana pembangunan juga dikhawatirkan berdampak terhadap pariwisata di Pulau Lemukutan dan mata pencaharian nelayan.

Mei meminta pemerintah meningkatkan keterbukaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum menetapkan keputusan terkait lokasi pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan masyarakat adat yang diberikan secara bebas, sebelum kegiatan berlangsung, dan berdasarkan informasi yang memadai.

Pemerintah Perlu Membandingkan Alternatif Energi Rendah Karbon

Sementara itu, Berly Martawardaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan urutan prioritas dalam transisi energi.

Menurut dia, pengembangan nuklir perlu dibandingkan dengan alternatif energi rendah karbon lainnya, termasuk tenaga surya dan panas bumi, dengan mempertimbangkan biaya serta risiko masing-masing teknologi.

Perbandingan tersebut diperlukan agar keputusan pengembangan pembangkit mempertimbangkan kebutuhan listrik jangka panjang, kelayakan ekonomi, kesiapan teknologi, serta risiko yang menyertai setiap pilihan energi.

Dengan demikian, pengembangan PLTN di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga kesiapan industri nasional, penguasaan teknologi, tata kelola, keselamatan, dan dampak sosial.

Penguatan seluruh aspek tersebut menjadi penting agar pemanfaatan energi nuklir dapat mendukung ketahanan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News