Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) meminta pemerintah memperkuat industri perikanan di kawasan Natuna. Hal itu mengingat besarnya potensi hasil laut di kawasan Natuna tersebut.
Potensi ikan di kawasan Natuna yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dengan estimasi potensi perikanan sebanyak 767.000 ton. Kapal pun dinilai Ketua Harian Iskindo M. Abdi Suhufan sudah banyak.estimasi jumlah kapal ukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT) sebanyak 811 unit kapal di Natuna.
Baca Juga: Bakamla: Kapal China masih beroperasi di perairan Natuna
"Belum lagi ditambah dengan izin yang dikeluarkan oleh daerah untuk kapal ukuran di bawah 30GT," ujar Abdi dalam siaran pers, Selasa (7/1).
Sarana dan pra sarana di Natuna pun dinilai sudah cukup lengkap. Telah ada dermaga, pabrik es, coldstorage dan bengkel nelayan di Natuna. Namun, proses bisnis perikanan di kawasan Natuna belum berjalan. Hal itu yang menjadi masalah utama tidak berkembangnya industri perikanan di Natuna.
"Selama ini ikan hasil tangkapan tidak didaratkan di Natuna tapi dibawa ke pulau Jawa dan Tanjung Balai Karimun," terang Abdi.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD temukan 24 UU bidang kelautan yang tumpang tindih
Oleh karena itu, masYarakat Natuna sendiri tidak merasakan dampak ekonomi dari industri perikanan tersebut. Andi minta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat regulasi untuk kelanjutan proses pengolahan ikan di Natuna.
Masalah kedaulatan juga menjadi hal penting bagi Abdi. Kesejahteraan nelayan di Natuna bisa tercipta bila kedaulatan di tegakkan sehingga tidak ada kapal asing yang mencuri ikan di kawasan Natuna.
Baca Juga: Jokowi akhirnya berkunjung di Sukajaya setelah sempat gagal mendarat
Mengenai kedaulatan pun sebelumnya telah ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud bilang tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan Natuna.
"Diplomasi tidak untuk Natuna. Itu sudah selesai itu sudah hak sah kita tidak ada nego," ucap Mahfud, Senin (6/1).
Mahfud juga menegaskan akan menambah kapal patroli di kawasan Natuna. Meski begitu Mahfud bilang tidak akan mendorong perang untuk masalah Natuna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
