Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha pertambangan mendukung kehadiran Badan Layanan Umum (BLU) batubara.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyebut, kehadiran BLU batubara dapat menjadi solusi permanen untuk persoalan kelistrikan nasional.
Kendati demikian, sejumlah poin patut jadi perhatian pemerintah dalam pembentukan dan implementasi skema BLU batubara ini.
Menurut Hendra, konsep awal pembentukan BLU adalah untuk mengatasi persoalan pasokan batubara ke industri kelistrikan.
"Seharusnya diberlakukan hanya untuk penjualan batubara untuk kepentingan umum dalam hal ini kelistrikan nasional," terang Hendra dalam Diskusi Publik BLU Batubara, Kamis (4/8).
Hendra melanjutkan, pemerintah perlu mengkaji kembali rencana memasukan industri non kelistrikan dalam kebijakan ini. Ia mencontohkan, untuk industri semen misalnya, produk yang dihasilkan kebanyakan bukan untuk kepentingan dalam negeri melainkan ekspor.
Baca Juga: Kementerian ESDM Pastikan Pasokan Batubara PLN Masih Mencukupi
Selain itu, APBI pun berharap pelaksanaan BLU memperhatikan sejumlah aspek seperti ketetapan waktu penyaluran dana kompensasi, memberikan keadilan bagi pemasok dan tidak mengganggu arus kas perusahaan hingga transparansi.
"Transaksi yang akan dikelola jumlahnya sangat besar sehingga unsur transparansi harus dikedepankan," kata Hendra.
Sementara itu, Sekretaris Jendral Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Muhammad Arif mengatakan, disparitas harga yang terjadi belakangan ini menyebabkan pasokan batubara PT PLN (Persero) tersendat. Sebab, sebagian besar penambang batu bara lebih memilih ekspor.
“Kami mendukung pemerintah untuk segera meresmikan BLU agar jadi solusi disparitas harga,” kata Arif dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, tingginya harga batubara membuat disparitas harga antara pasar ekspor dan domestik kian melebar.
“Tingginya harga batu bara dunia tentu membuat penambang lebih memilih ekspor. Sehingga dibutuhkan mekanisme yang bisa menjembatani agar tidak terjadi disparitas,” imbuh Arif.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study Marwan Batubara menjelaskan, dalam skema BLU batubara ini nantinya PLN tetap akan membayar dengan harga US$ 70 per ton. Adapun, selisih dengan harga pasar akan dibayarkan melalui skema gotong royong dalam BLU.
“Pemasok batubara PLN akan menagihkan pembayaran dalam dua invoice, yaitu sebesar perhitungan atas US$ 70 per ton ditagihkan ke PLN, selebihnya selisih ditagihkan ke BLU,” jelas Marwan.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif yakin, kehadiran BLU batubara menjadi solusi jangka panjang untuk mengamankan pasokan batubara dalam negeri.
Menurutnya, sejumlah rapat telah dilakukan lintas kementerian. Rapat kordinasi antara Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan kementerian lainnya ini pun disebut telah mencapai kesepakatan.
Kendati demikian, proses pembentukan BLu kini dihadapkan pada persoalan payung hukum.
"Kementerian ESDM sudah mengajukan izin prakarsa untuk Perpres tapi ketika bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk hal semacam ini konon kabarnya (dasar hukumnya) harus Peraturan Pemerintah (PP)," ungkap Irwandy.
Jika kemudian dasar hukum untuk BLU batubara harus dalam bentuk PP maka prosesnya harus dimulai dari awal.
Ia menilai, perlu dorongan semua pihak dalam pembentukan BLU batubara ini.
Baca Juga: Soal Pembentukan BLU Batubara Masih Terkendala Payung Hukum
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
