Reporter: Nurmayanti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pengusaha meminta pemerintah tetap konsisten dengan keputusannya dalam memberikan stimulus bagi sektor industri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dampak krisis global. Sebab, saat ini pengusaha melihat komitmen pemerintah untuk mengucurkan stimulus fiskal semakin tidak jelas. Salah satu bukti, pernyataan dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution. Beliau mengatakan program stimulus industri tidak efektif lantaran masih banyak pengusaha yang sampai sekarang tidak taat bayar pajak.
Pengusaha menilai pernyataan itu menyudutkan mereka. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Utomo membantah dan mengatakan stimulus fiskal untuk industri berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) berdampak besar untuk mempertahankan hidup industri.
Bahkan hal itu juga bisa mencegah terjadinya pengurangan pekerja. "Pernyataan itu (Anwar Nasution) sama saja dengan meremehkan institusi pajak sehingga realisasi stimulus ini menjadi semakin tidak jelas," kata Ade, Senin (12/1).
Pengusaha memastikan selama ini mereka sudah membayar kewajiban pajak secara benar. Sistem administrasi pajak yang berlaku saat ini menyulitkan pengusaha untuk berbuat curang. Pernyataan Ketua BPK dinilai tak sejalan dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengucurkan stimulus sektor riil sekitar Rp 51 triliun.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat Sintetis Indonesia Kustardjono Prodjolalito menilai, pemberian stimulus memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya bagi sektor industri saja. "Bagi sektor serat sintetis misalnya, mengingat ongkos produksi jadi lebih murah dengan stimulus sehingga produk bisa diserap pasar karena lebih kompetitif," jelasnya.
Selain itu, Ade berharap pemerintah tak mengembeli stimulus dengan berbagai persyaratan yang kontraproduktif atau menyusahkan bagi industri. Pemberian stimulus yang berbelit semakin memicu industri terpuruk. Dampak lanjutannya, pemutusan hubungan kerja (PHK) cepat terjadi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai kekhawatiran BPK dapat dicegah jika pemerintah pintar memutuskan pemberian stimulus tersebut agar tepat sasaran. Caranya, stimulus sebaiknya diberikan bagi industri kecil yang mayoritas terhantam dampak krisis. Lebih khusus lagi, industri yang kinerja ekspornya melemah.
Sekadar mengingatkan, pemerintah memang berencana untuk memberikan stimulus fiskal berupa PPNDTP dan BMDTP yang totalnya mencapai Rp 50 triliun di tahun ini. Sekitar Rp 12,5 triliun sudah mulai dikucurkan per 1 Januari 2009. Sedangkan sisanya sebesar Rp 38,5 triliun sedang dalam pembahasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
