Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Para pengusaha pom bensin meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketimbang melakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
Pasalnya, pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya investasi jika memberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. “Lebih baik dinaikkan saja karena untuk kebijakan ini terlalu ribet untuk menyiapkan alat dan sebagainya,” ujar salah satu pengusaha pom bensin di Jakarta Pusat, Eko di sela-sela acara pelatihan tenaga penyuluh lapangan pengaturan BBM bersubsidi bagi SPBU di seluruh wilayah Jakarta, Senin (25/4).
Pengusaha pom bensin lainnya, Firmansyahrudin juga menghendaki pemerintah menaikkan harga premium. Dus, disparitas harga antara premium dan pertamax akan mengecil. Menurut dia masih banyak mobil-mobil mewah seperti Alpard dan Honda CRV yang masih mengisi premium. Selain kendala harga, pengusaha pom bensin harus berhadapan dengan pom bensin asing.
Dirjen Minyak dan Gas bumi (migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo mengatakan, tidak mudah untuk menaikkan harga premium. Namun, saat ini pemerintah sedang melakukan kajian dan evaluasi untuk meniadakan premium. “Kita harus melihat kemampuan kilang Pertamina untuk menyediakan Pertamax,” kata Evita singkat.
Untuk menekan laju konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah akan meningkatkan pengawasan kelembagaan dan sosialisasi penggunaan BBM non subsidi. Selain itu juga, pemerintah bakal mengintensifkan alat kendali dan mesin pendukung seperti penggunaan RFID (Radio Frequency Identification) dan kartu kendali di wilayah Jabodetabek. “Tapi kapan waktunya akan kita sampaikan nanti. Pemerintah juga akan mengembangkan bahan bakar alternatif seperti bbn dan cng,” tandas Evita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
