Reporter: Noverius Laoli | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Upaya pengusaha perikanan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi kelonggaran beroperasinya kapal angkut ikan domestik tampaknya sudah ada titik terang. Dalam waktu dekat, KKP akan mengeluarkan petunjuk teknis perihal beroperasinya kapal angkut ikan lokal dengan sejumlah persyaratan ketat. Bila hal ini terealisasi, pengusaha perikanan tuna asal Bali menargetkan bisa tangkap lebih dari 3.000 ton ikan per bulan
Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus mengatakan sejak diberlakukannya aturan larangan transhipment dan moratorium kapal eks asing, tangkapan ikan pengusaha asal Bali menurun drastis 20% hingga 30%. Ia bilang, selama ini, ATLI memiliki 557 kapal tangkap dan 57 kapal angkut.
Akibat kebijakan KKP yang baru ini, ke-57 kapal angkut tersebut tidak dapat beroperasi. "Ada 57 kapal angkut tidak beroperasi dan ada 112 kapal yang terkena moratorium," ujar Agus kepada KONTAN akhir pekan lalu.
Ia mengatakan sebelum adanya larangan transhipment dan moratorium anggota ATLI bisa menangkap 2.000 ton hingga 3.000 ton ikan per bulan. Namun pada bulan Januari tinggal 1200 ton ikan dan pada April menurun 30% dari tangkapan rata-rata.
Namun sebaliknya, justru tangkapan ikan nelayant tradisional meningkat pesawat dan ekspor Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Bali meningkat. Karena itu, bila KKP mengijinkan kapal angkut milik ATLI beroperasi lagi, maka ATLI menargetkan bisa meningkatkan tangkap mencapai 3.000 ton per bulan atau lebih.
Kendati optimis begitu, Agus juga menyadari risiko yang muncul karena ketika membuang alat pancing, tidak selalu ada ikan di wilayah tersebut dan kerap mendatangkan kerugian juga. "Tapi namanya kita pengusaha tangkap itu gembling, buang pancing, tidak tahu ada ikan di laut apa tidak, jadi ada juga risikonya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
