kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.278   56,00   0,31%
  • IDX 5.321   -23,42   -0,44%
  • KOMPAS100 686   -4,42   -0,64%
  • LQ45 551   0,70   0,13%
  • ISSI 169   -2,24   -1,31%
  • IDX30 313   1,18   0,38%
  • IDXHIDIV20 425   3,99   0,95%
  • IDX80 79   -0,41   -0,51%
  • IDXV30 115   0,77   0,67%
  • IDXQ30 106   0,81   0,77%

Penjualan Vape Tertekan, Asosiasi Kesulitan Memproyeksikan Bisnis hingga 2027


Senin, 16 November 2026 / 16:42 WIB
Penjualan Vape Tertekan, Asosiasi Kesulitan Memproyeksikan Bisnis hingga 2027
ILUSTRASI. Penggemar rokok elektrik (WARTA KOTA/Angga Bhagya Nugraha)


Reporter: Genta Disa | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape mulai berdampak terhadap penjualan produk di tingkat ritel.

Pelaku usaha juga kesulitan menyusun proyeksi bisnis untuk kuartal IV-2026 hingga awal 2027 karena belum mendapat kepastian mengenai keberlangsungan industri.

Ketua Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo) Fahmi Kurnia Firmansyah Siregar mengatakan, pemberitaan dan wacana pelarangan vape telah memengaruhi penjualan para anggota asosiasi. Menurut dia, stigma terhadap industri menjadi salah satu dampak yang langsung dirasakan pelaku usaha.

“Pastinya dengan berita-berita sekarang, dengan wacana pelarangan sekarang, tentunya berdampak langsung terhadap penjualan member-member kami. Terutama yang terberat adalah stigma. Stigma yang diberikan kepada industri kami itu langsung terasa di beberapa waktu ini,” ujar Firman saat ditanyai Kontan dalam konferensi pers vape/industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kesulitan memperkirakan kinerja dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan, ia belum dapat memastikan apakah usahanya masih bisa beroperasi dalam waktu dekat.

“Jangankan kuartal tahun depan, minggu depan saja kita pikirkan. Agak sulit juga mau memproyeksikan kuartal depan karena kita saja enggak tahu kita bisa berapa lama lagi,” katanya.

Ketidakpastian itu turut memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), Enggar Dwi Pambudi menyebut sejumlah pekerja telah menghubungi pelaku usaha untuk menanyakan nasib pekerjaan mereka di tengah ramainya wacana pelarangan vape.

“Berita sedang ramai saja, sudah banyak yang telepon teman-teman pekerja. ‘Gimana nasib kita?’ Kalau untuk masalah PHK sudah dipastikan, kan? Jadi, teman-teman juga sudah banyak yang menghubungi dan menanyakan bagaimana nasib mereka,” ungkapnya.

Enggar mengatakan, para pelaku usaha dan asosiasi saat ini berupaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar kebijakan terkait vape dibahas melalui dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan pihaknya masih menunggu tanggapan atas surat yang telah disampaikan kepada DPR. Surat tersebut berisi dukungan terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas peredaran narkotika.

Budiyanto berharap pemerintah dapat membedakan produk vape legal dengan narkotika. Menurut dia, penyamaan kedua hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap seluruh pelaku industri.

“Kita mesti kasih tahu juga ke presiden bahwa enggak semua vape itu narkoba. Karena ini sangat menyesatkan, bisa saya bilang. Kita tiap hari permasalahannya cuma vape terus dari kemarin,” ujarnya.

Ia menyebut industri rokok elektrik melibatkan lebih dari 100.000 tenaga kerja. Sebagai gambaran, Budiyanto memperkirakan terdapat sekitar 7.000 toko vape. Jika setiap toko mempekerjakan rata-rata empat orang, jumlah pekerja di sektor ritel saja mencapai sekitar 28.000 orang.

“Ini ada banyak toko. Kalau 7.000 saja dikali empat orang, sudah 28.000, belum yang lain-lain. Terus mau dikemanakan?” katanya.

Budiyanto menilai kebijakan yang berujung pada penutupan industri legal juga akan berdampak terhadap pekerja dan pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan keberadaan industri tersebut dalam merumuskan kebijakan.

“Kita juga punya hak, kita warga negara Indonesia yang punya hak, dan kita bukan jualan narkoba. Mungkin kita memang jual barang yang ada nikotinnya, tapi bukan berarti kita jualan narkoba,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog agar penanganan penyalahgunaan vape tidak berujung pada pembatasan menyeluruh terhadap industri legal.

Baca Juga: 5 Asosiasi Vape Teken Pakta, Perketat Penjualan Produk ke Konsumen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×