Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Sebuah ironi terjadi dalam penyaluran dana pungutan ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Fund yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit pada tahun ini.
Jika realisasi subsidi biodiesel di sektor hilir telah mencapai 2,01 juta kiloliter (kl) dari target sekitar 3,6 juta kl hingga akhir tahun ini, maka realisasi peremajaan kebun kelapa sawit rakyat di sektor hulu justru masih sangat minim, yakni hanya 29,2 hektare (ha) dari target 40.000 ha sepanjang tahun ini.
Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit mengatakan peremajaan kebun sawit milik rakyat ini sejatinya harus segera dilakukan karena usia tanaman sudah mencapai 30 tahun.
"Kondisinya sudah darurat, karena kalau tidak dilakukan peremajaan maka akan mengulangi kegagalan produksi komoditas lainnya seperti nasib kopi, cengkeh, dan lainnya" katanya, Selasa (4/10).
Bayu menyebut kondisi darurat lantaran akibat usia tanaman yang uzur, produktivitas kebun sawit rakyat saat ini hanya sekitar 2 ton per ha. Padahal, kebun milik industri bisa memproduksi kelapa sawit 7 ton per ha.
Makanya, upaya peremajaan kebun sawit rakyat ini juga akan dimanfaatkan BPDP Kelapa Sawit untuk menata kembali produktivitas kelapa sawit untuk jangka panjang.
Namun, upaya ini menemui jalan terjal. Menurut Bayu, peremajaan kebun sawit tahun ini sulit dilaksanakan karena banyak lahan yang bermasalah terkait status hukum kepemilikannya sehingga subsidi untuk peremajaan sulit dicairkan.
Asal tahu saja, berdasarkan hitungan BPDP bahwa peremajaan kebun kelapa sawit ini membutuhkan dana Rp 60 juta per ha. Dari jumlah tersebut, BPDP akan memberikan subsidi sebesar Rp 25 juta per ha per petani.
Bayu mengatakan BPDP sepanjang tahun ini menganggarkan dana sekitar Rp 400 miliar untuk proyek peremajaan kebun sawit rakyat ini. Sayangnya, Bayu masih enggan membeberkan total dana yang terserap. "Masih dalam penghitungan," kilahnya.
Rino Afriano Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan petani saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Alhasil, petani pun kesulitan memperoleh dana subsidi dari BPDP Kelapa Sawit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
