Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Johana K.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA PT Pertamina (Persero) sudah menyatakan keberatannya untuk menanggung "subsidi" BBM jenis premium dan solar. Pertamina pun berharap harga BBM jenis premium dan solar bisa mengikuti formula harga.
Ini berarti Pertamina berharap harga premium naik di awal tahun 2018. Biarpun begitu, pemerintah belum berencana merubah harga BBM premium dan solar.
"Belum ada keputusan,"ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Susyanto, ke KONTAN pada Rabu (22/11).
Meski begitu, SVP Fuel Marketing & Distribution Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto bilang pihaknya juga belum mengetahui apakah harga premium dan solar akan naik di awal tahun. "Belum tentu. Kalau kami lihat harga crude naik. Kami punya produksi crude juga bagus. Kalau dari sisi pendapatan kan bisa dari sisi hulu. Dari sisi hilir ini seperti apa. Pokoknya domain harga ini domain pemerintah.," tegas Gigih pada Rabu (22/11).
Yang jelas, Pertamina siap saja jika harus menanggung lagi beban dari premium dan solar. "Pertamina back up-lah pemerintah. Jadi masalah penetapan harga BBM ini kan domainnya pemerintah dan direksi. Saya enggak tahu sampai saat ini seperti apa,"kata Gigih.
Apalagi menurut Gigih, Pertamina hingga saat ini belum merugi akibat menanggung beban dari premium dan solar. Hanya saja Pertamina kehilangan potensi untuk mendapatkan pendapatan lebih besar.
"Kalau disampaikan Pertamina secara korporasi rugi juga enggak. Nah itu antara formula dan ketetapan itulah kita berpotensi kehilangan revenue," imbuhnya.
Namun, Gigih masih percaya Pemerintah akan memutuskan yang terbaik bagi perseroan. "Saya yakin pemerintah akan berpikir baik. Saya pikir tidak ada pemerintah yang berniat jelek,"ujarnya.
Gigih pun bilang Pertamina hanya akan menunggu ketetapan harga bbm dari pemerintah. Ketetapan tersebut akan ditentukan tiap tiga bukan sekali. " Rulesnya penetapan tiap tiga bulan. Ada ketetapan harga dari pemerintah,"katanya.
Berikan lagi subsidi
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyebut dengan adanya beban kepada Pertamina, pemerintah seharusnya memberikan subsidi agar harga premium dan solar tidak ditanggung sepenuhnya oleh perseroan. Pemberian subsidi pun bisa jadi bentuk ketegasan pemerintah dalam harga penetapan BBM.
" Saya kira yang paling pas adalah memberikan subsidi. Harus tegas dipisahkan mana fungsi korporasi dan fungsi pemerintah,"imbuh Komaidi.
Apalagi menurut Komaidi, tidak baik bagi Pertamina dan publik jika pemerintah tidak tegas. Makanya, subsidi menjadi jalan keluarnya.
"Kalau memang daya beli masih jadi pertimbangan utama harus tetap ada subsidi ke masyarakat saja. Sehingga subsidi langsung,kalau ke Pertamina nanti balik lagi ke rezim subsidi produk,"tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
