Reporter: Muhammad Julian | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indonesia Digital Identity (VIDA) ingin mengembangkan usahanya. Startup Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) atau Certification Authority (CA) itu kini mulai menimbang opsi mencari pendanaan eksternal dari investor.
Hal ini diungkapkan oleh CEO VIDA, Sati Rasuanto dalam acara kunjungan silaturahmi virtual antara VIDA dengan Kontan.co.id pada Rabu (23/6). “Kami akan fundraising ke depannya,” ujar Sati, Rabu (23/6).
Menurut penjelasan Sati, saat ini pendanaan VIDA masih mengandalkan pendanaan internal dari co-founder. Dalam tahapan pendanaan startup, tahapan ini dikenal dengan sebutan bootstrapping.
Dengan pendanaan yang bersumber dari internal itu, VIDA yang didirikan pada tahun 2018 lalu sudah mulai menjalankan bisnisnya secara komersial. Asal tahu, sebagai PSrE, VIDA memang sudah terdaftar di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia, sehingga memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat digital untuk kebutuhan tanda tangan digital dan otentikasi web.
Baca Juga: Bukalapak bakal IPO, bagaimana prospeknya?
Selain terdaftar di Kemenkominfo, VIDA juga terdaftar sebagai penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang terdaftar di OJK, terakreditasi WebTrust pertama, dan terdaftar sebagai penyedia layanan tanda tangan elektronik yang aman dan telah disetujui oleh Adobe (Adobe Trust Service Provider) dalam daftar Adobe Approved Trust List (AATL). VIDA juga telah mengantongi sertifikat ISO 27001.
Saat ini, bisnis VIDA menyasar lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan pinjaman uang berbasis teknologi atau tekfin. Di Indonesia, VIDA bersaing dengan beberapa PSrE lainnya yang jumlahnya belum banyak. Maklum, barriers to entry untuk masuk ke bisnis ini memang tidak rendah lantaran membutuhkan modal yang cukup besar.
Mengutip laman Kemenkominfo https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/_ , terdapat 7 PSrE dengan status pengakuan berbeda di Indonesia saat tulisan ini dibuat. Dua di antaranya merupakan instansi penyelenggara negara, yaitu Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Baca Juga: Menimize luncurkan inovasi teknologi pemodelan 3D
Kelima pemain sisanya merupakan pemain non instansi penyelenggara negara, termasuk di antaranya VIDA dan keempat pemain lainnya, yaitu PT Djelas Tandatangan Bersama, PT. Solusi Net Internusa, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), dan PT Privy Identitas Digital.
Sejauh ini, Sati belum mengungkap berapa dana eksternal yang ingin dikejar dalam agenda fundraising maupun kapan agenda fundraising tersebut bakal dilakukan. “Berapa yang mau di-fundraise belum bisa di-share, tapi begitu kami siap-siap fundraising segala macam pasti kita info dan bisa berdiskusi lebih dalam lagi mengenai itu,” ujar Sati.
Baca Juga: Berkah pandemi, transaksi dompet digital meningkat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
