kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

PGN jadi agregator gas, cara efektif dan efisien mengelola tata niaga gas nasional


Selasa, 10 Desember 2019 / 23:09 WIB
PGN jadi agregator gas, cara efektif dan efisien mengelola tata niaga gas nasional
PGN komitmen bangun infrastruktur gas

Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebutuhan gas domestik tampaknya akan segera membesar dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pemindahan Ibukota baru ke Kalimantan Timur. Disamping itu juga, program sambungan pipa untuk rumah tangga juga menjadi prioritas pemerintah.

Pemerintah juga tampaknya ingin segera memberikan gas untuk kebutuhan domestik ketimbang diekspor. Salah satunya gas dari ConocoPhilips di Blok Corridor yang akan diprioritaskan untuk domestik dari sebelumnya diekspor ke Singapura.  

Portofolio Niaga dan Infrastruktur Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Daerah Sambungan Rumah Tangga
Deli Serdang 5.560 SRT
Kabupaten Pali 5.375 SRT
Kabupaten Musi Rawas 5.182 SRT
Prabumulih 4.315 SRT
Serang 6.018 SRT
Bogor 5.120 SRT
Cirebon 3.503 SRT
Pasuruan 6.314 SRT
Probolinggo 5.088 SRT
Kab. Penajam Paser Utara 4.502 SRT
Tarakan 4.659 SRT
Balikpapan 5.000 SRT
Bontang 5.005 SRT
Medan 5.656 SRT
Sorong Operasi Distribusi/Jargas (RD I,II,III)
17 Provinsi 71.297 SRT

Josaphat Rizal Primana Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas mengatakan, kebutuhan gas dalam negeri pada tahun 2025 diperkirakan 9.200 mmscfd, sementara produksi gas nasional (lifting) hanya 6.600 mmscfd. "Jadi akan ada defisit gas yang cukup besar nanti," kata dia ke Kontan.co.id pada Selasa (10/12).

Baca Juga: PGN kembali raih penghargaan LHKPN terbaik dari KPK

Dia menjelaskan, pihaknya saat ini tengah serius memikirkan bagaimana mengisi defisit ini karena impor gas jelas akan memberi tekanan tambahan pada current account deficit (CAD). Sejalan dengan pencegahan agar Indonesia tidak mengalami defisit gas, infrastruktur gas juga akan dijalankan secara massif secara bersamaan sejalan dengan kebutuhan gas yang membesar.

Rizal bilang, soal infrastruktur, baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ataupun di rencana lokasi Ibukota Negara ketika dibutuhkan untuk penyaluran maka memang harus dibangun. "Yang jelas infrastruktur penyaluran gas dibangun untuk pemanfaatan dalam negeri, bukan orientasi untuk ekspor," imbuh dia.

Pengembangan infrastruktur di berbagai daerah yang sedang gencar dilakukan pemerintah sejalan juga dengan keinginan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menghadirkan energi yang bersih dari gas bumi.

Pengembangan Infrastruktur PGN Group

Tahun Panjang Pipa gas PGN
2013 6.014 km
2014 6.067 km
2015 7.026 km
2016 7.278 km
2017 7.453 km
2018 9.916 km
2019  Masih prroses pembangunan

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengungkapkan, pengalihan kontrak ekspor gas ke dalam negeri akan memperkuat reliabilitas pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan meningkatkan demand gas untuk kebutuhan industri dan kelistrikan serta rumah tangga dalam periode 5-10 tahun ke depan, maka diperlukan jaminan pasokan gas yang cukup.

"Catatan kami saat ini pasokan gas untuk beberapa wilayah di Indonesia sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan pasarnya. Jawa timur pasokan gas untuk industri defisit sekitar 30-40 BBTUD sehingga perlu pasokan LNG untuk menutup defisit tersebut," ungkap dia.

Jawa Barat, kata Gigih, pasokan gas yang berasal dari wilayah Sumatra Tengah, Sumsel, dan Jabar terkadang mengalami kekurangan karena gangguan pasokan gas dari hulunya, sehingga perlu pasokan LNG melalui FSRU Lampung yang dioperasikan PGN untuk menutup gap tersebut.

Sumatera Utara saat ini produksi gas pipa dari Hulu sangat terbatas sehingga diperlukan pasokan LNG dari Tangguh melalui fasilitas Regasifikasi Pertagas di Arun.
Dengan pemberian alokasi gas pipa dan LNG yang lebih besar ke pasar domestik maka jaminan pasokan gas dan LNG untuk pasokan ke Industri, Kelistrikan, rumah tangga dan komersial akan lebih pasti.

Dengan masalah defisit tersebut, maka kiranya jika PGN menjadi agregator gas maka pihaknya akan mengatur semua pasokan gas yang diberikan pemerintah, nantinya PGN akan menyuplai 3.000 bbtud ke industri pupuk, listrik, industri, rumah tangga dan transportasi. "Kami nanti yang akan menyuplai mereka langsung," ungkap Gigih kepada Kontan.co.id di kantornya, 15 Oktober 2019.

Konsep agregasi adalah semua kuota gas nasional diberikan kepada PGN dan nantinya PGN yang akan mengatur tata niaga gas nasional. Ini agar kebutuhan gas domestik akan terpenuhi secara maksimal. Saat ini masing-masing masih mendapatkan pasokan gas baik itu PLN dan pupuk.

Baca Juga: Kembangkan aplikasi layanan gas bumi, PGN gandeng Mitsui

"Sekarang kami sifatnya baru mendapat jatah 1.000 bbtud dari 3.000 bbtud alokasi. Dari 1.000 bbtud itu 40% untuk PLN, 55% itu untuk industri. Sisanya rumah tangga dan transportasi," imbuh dia.


Tag


TERBARU

Close [X]
×