Sumber: Antara | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan penghentian sementara atau moratorium izin berdirinya hotel di beberapa daerah mengingat keberadaannya sudah melampaui kapasitas.
"Usulan ini kami sampaikan mengingat beberapa daerah sudah kelebihan hotel, seperti di Bali, Makassar, dan Jawa Barat," kata Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) Wiryanti Sukamdani kepada pers di kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan usai diri Wiryanti bersama sejumlah pengurus PHRI melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membicarakan kondisi perhotelan di Tanah Air saat ini.
Menurut dia, adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan hotel untuk rapat oleh instansi pemerintah memang mempengaruhi pendapatan hotel, apalagi untuk daerah yang selama ini sudah memiliki banyak hotel.
"Oleh sebab itu perlu diambil langkah konkret seperti dengan perlunya moratorium izin hotel di daerah-daerah tertentu saja," katanya.
Dia mengatakan, moratorium itu diusulkan juga sebagai langkah PHRI menyikapi surat edaran pemerintah yang melakukan efisiensi dengan cara membatasi penggunaan hotel untuk rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
PHRI, katanya, sangat memahami dengan sikap pemerintah yang melakukan efisiensi kegiatan di hotel. "Jadi bukan larangan mengadakan rapat di hotel tapi pembatasan," kata Yanti.
Dia mengatakan, kegiatan rapat di hotel sebenarnya masih dimungkinkan apabila memang pesertanya jumlahnya sangat besar, sementara gedung pemerintahan yang ada tidak mencukupi untuk peserta rapat.
"Efisiensi juga dilakukan misalnya kalau dalam setahun rapat bisa dilakukan 100 kali maka bisa hanya dilakukan 70 kali saja," katanya.
Usulan PHRI yang diajukan kepada pemerintah adalah perlunya diperbaiki konektivitas dan aksesbilitas sehingga wisatawan akan lebih mudah saat berkunjung ke daerah-daerah.
Dia mengakui selama ini kondisi bandara dan infrastruktur ikut mempengaruhi kedatangan wisatawan domestik dan asing untuk berkunjung ke daerah, padahal daerah tersebut sebenarnya memiliki potensi.
Untuk membantu hotel yang kena dampak efisiensi tersebut, kata Yanti, pemerintah berjanji akan membantu biaya promosi agar jumlah kedatangan wisatawan domestik dan asing meningkat tiga kali lipat.
Juru Bicara Wapres Husain Abdullah mengatakan pemerintah akan meningkatkan biaya promosi pariwisata dari Rp 250 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. "Promosi tersebut bertujuan tidak saja berlaku untuk menjaring wisatawan lokal tapi juga wisatawan mancanegara," katanya.
Dikatakan, dana efisiensi rapat di hotel akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sehingga akan mempermudah dan memperlancar wisatawan datang ke lokasi wisata.
"Dalam jangka pendek memang efisiensi ini akan berpengaruh. Tapi dalam jangka panjang justru memberi dampak positif bagi industri pariwisata," kata Husein.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
