Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Upaya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menyelesaikan program listrik 35.000 MW kembali mendapat kritikan. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi melihat adanya berbagai kejanggalan dalam tender beberapa proyek pembangkit, khususnya yang berbahan bakar gas (PLTGU). Di mana PLN mengubah syarat tender yang sebelumnya pasokan gas dibebankan kepada peserta tender menjadi diambil alih tanggung jawabnya oleh PLN.
Yang terbaru adalah penerapan konsep tersebut bagi PLTGU Peaker Jawa-Bali 3 dan PLTGU Peaker Riau. Pembangkit yang masing-masing 500 MW dan 250 MW ini dijadwalkan pengumpulan dokumen lelangnya bulan depan. "Jika memang PLN ingin mengambil alih tanggung jawab pasokan gas maka PLN harus mengambil tanggung jawab penuh dan konsisten dengan berbagai konsekuensinya," ujarnya, Rabu (21/9).
Masalahnya, niat baik PLN ini sepertinya hanya berlaku untuk proyek-proyek pembangkit setrum berkapasitas besar, termasuk di dalamnya Jawa-Bali 3 dan Riau serta PLTGU Jawa-1. Sedangkan untuk proyek PLTGU yang berkapasitas lebih kecil, seperti proyek PLTMG Scattered Riau 180 MW dan PLTMG Pontianak berkapasitas 100 MW, PLN seakan berlepas tangan. Tak heran jika hingga batas tender 26 Juli 2016 lalu, tak ada satu pun peserta tender yang memasukkan dokumen lelang.
Kesan PLN melakukan pilih-pilih dalam menerapkan pola tender IPP pun menyeruak. Publik dan para pelaku bisnis khawatir jika di balik program pilih-pilih ini ada unsur pesanan dari pihak-pihak tertentu.
Makanya, Fahmy berharap agar pada PLTGU Peaker Jawa Bali-3 dan PLTGU Peaker Riau berjalan baik, dan bila dirasa pengambilalihan tanggung jawab pasokan gas dari IPP ini lebih bermanfaat untuk kelancaran proyek 35.000 MW secara keseluruhan, tentu akan lebih baik bila PLN menjadi penyedia pasokan gasnya. Namun sekali lagi, PLN harus konsisten dan mau menanggung konsekuensi sebagai pemasok gas sekaligus sebagai pembeli setrum itu sendiri.
Dengan alasan belum memperoleh kepastian pasokan gas untuk kedua proyek tersebut,sejak April lalu tercatat PLN telah melakukan 4 kali penundaan pengumpulan dokumen bagi kedua proyek tersebut. Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso sempat mengatakan bahwa kepastian sumber pasokan gas masih dalam pembahasan antara Kementerian ESDM dan SKK Migas.
Menurut Fahmy, BUMN listrik ini seperti kebingungan dan terkesan tidak memiliki konsep serta pemahaman yang memadai terhadap program raksasa yang sedang dijalankannya. "Akibatnya tender-tender pembangkit jadi tertunda-tunda," ujarnya.
Seharusnya PLN mempunyai komitmen dan fokus pada percepatan pelaksanaan tender-tender pada proyek 35.000 MW dengan tidak menghambat proses tendernya dengan berbagai perubahan klausul yang aneh-aneh. "Solusinya dengan independensi serta persiapan yang matang," terangnya.
Apalagi, menurutnya, di dalam tender pembangkit ini, PLN harus membangun kemitraan dengan para pengembang independent power producer (IPP) berskala internasional. Skema proyek seperti apapun yang mereka pilih, PLN harus mampu memahami filosofi dan praktek dan etika bisnis yang berlaku dan diakui oleh para pelaku bisnis di industri terkait.
Boleh dibilang proyek Pembangkit Jawa-bali 3 dan Riau cukup menjadi incaran. Terlihat dari banyaknya perusahaan yang berminat mengikuti tender di dua pembangkit ini. Untuk PLTGU Peaker Jawa Bali-3, misalnya, beberapa perusahaan yang berminat menjadi peserta tender di antaranya Medco Power, PT Rukun Raharja Tbk, PT Indonesia Power, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Adapun Toba Bara, Medco Power, Global Concord Holding Ltd. (GCL-Poly), dan PT Odira Energy Persada menyatakan ketertarikan mengikuti lelang PLTGU Peaker Riau. Bahkan, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Pertamina turut ambil bagian dalam kedua tender tersebut.
Tuntutan agar PLN bersikap konsisten dan konsekuen terhadap proyek-proyek pembangkit juga diutarakan Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute. “Supaya proyek tidak maju-mundur,” ujarnya.
Bentuk konsistensi itu berupa tanggung jawab penuh dari PLN jika terjadi kegagalan pasokan. Tentu tidak fair bila nanti terjadi kegagalan pasokan, PLN lantas melimpahkan persoalan ini ke pengembang IPP. Isu ini juga terungkap dalam tender PLTGU Jawa-1, di mana jika terjadi kegagalan supply dari PLN justru pengembang IPP lah yang harus menanggung risiko dan ongkos kegagalan supply gas tersebut.
Berkaca dari kegagalan IPP Scattered dan Pontianak di mana tidak ada peminat sama sekali, ditambah IPP Jawa 1 di mana hanya 4 konsorsium yang memasukan dokumen tender dari 10 konsorsium yang tadinya mendaftar, membuat banyak pihak mempertanyakan keberlangsungan proyek-proyek tersebut. Maklum, isu terms and condition yang tidak mencerminkan praktek bisnis yang berlaku dan wajar masih bisa membayangi perjalanan tender proyek-proyek 35.000 MW ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Boothcamp] Financial Statement Analysis](https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_30102411362700.jpg)