Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) akan segera disampaikan pada 16 Agustus 2023. Dalam proses pembentukan CIPP ini, PT PLN juga telah menyusun empat pilar strategis agenda transisi energi yang diharapkan bisa mendapat pendanaan dari JETP.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan, sektor elektrifikasi merupakan salah satu sektor prioritas yang akan dibiayai oleh JETP. Namun dia belum bisa memerinci berapa persentase yang didapat dari JETP dan proyek transmisi apa saja yang akan dimasukkan dalam CIP.
Sebagai gambaran, Dadan menjelaskan, salah satu proyek transmisi besar yang direncanakan pemerintah Indonesia adalah Nusantara Grid di mana jaringan listrik akan tersambung antar pulau maupun di dalam pulau. Misalnya saja di dalam pulau, menyambungkan listrik dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Tenggara.
“Itu salah satu yang diusulkan di dalam (CIP) JETP. Kalau pandangan saya, (listrik) bisa masuk ke wilayah-wilayah ini perlu dana sebagai katalis,” ujar Dadan ketika ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (10/8).
Baca Juga: Sektor Kelistrikan dan Kendaraan Listrik Masuk Daftar Investasi Komprehensif JETP
Dadan mengingatkan, dana JETP merupakan katalis untuk proyek jaringan listrik lainnya. Pasalnya, kebutuhan dana membangun transmisi listrik sangat besar, adapun JETP yang memobilisasi US$ 20 miliar tidak cukup untuk mendukung semua proyek.
Di dalam penetapan CIP ini, pemerintah sudah memiliki daftar mana saja yang diprioritaskan. Namun saat ini pemerintah bersama pihak pendonor akan saling mencocokkan mana saja proyek transmisi yang akan mendapatkan dana JETP.
Selain kelistrikan, ada beberapa sektor yang akan mendapatkan dana JETP yakni proyek pemensiunan dini PLTU batubara, proyek efisiensi energi, pengembangan energi bersih khususnya energi terbarukan, dan transisi yang berkeadilan (just transition).
Belum lama ini, EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono menyampaikan, pihaknya juga telah merancang beberapa skenario transisi energi yang terdiri atas empat pilar. Adapun proyeksi kebutuhan dananya hingga US$ 130 miliar sampai dengan 2030.
Artinya, lanjut Warsono, kebutuhan yang akan dipenuhi JETP senilai US$ 20 miliar hanya menjadi salah satu pendukung atau katalis saja.
Baca Juga: Bangun Nusantara Grid, Pemerintah Buka Peluang untuk Gandeng Swasta
Empat pilar program transisi energi yang dikatakan Warsono bisa menjadi prioritas di dalam JETP ialah pengurangan pembangkit fosil, mengakselerasi pembangkit energi baru terbarukan (EBT), pembangunan super grid dan smart grid.
“Empat pilar yang dibangun PLN tentu memerlukan hubungan pendanaan yang tidak kecil,” ujarnya dalam acara virtual yang diselenggarakan CSIS Indonesia Bertajuk “Risiko dan Tantangan Implementasi JETP Indonesia” pada Kamis (3/8).
Ketua JETP, Edo Mahendra menyatakan satu sektor yang sudah disepakati ialah elektrifikasi dan energi efisiensi di sektor pengguna akhir (end user). Pihaknya coba memfokuskan untuk menghijaukan industri di mana kendaraan listrik masuk ke dalam rencana investasi komprehensif.
“Kami memiliki sejumlah tugas yakni mendeliver CIPP setelah itu selesai kami akan deliver 5 working group analitycal dan metamonitoring untuk memastikan US$ 20 miliar bisa disalurkan dengan jelas. Di sisi lain juga adaptasi terhadap perubahan eksternal,” ujarnya dalam acara yang sama.
Baca Juga: Proyek Energi Hijau 7 GW PLN Indonesia Power Siap Tadah Dana Transisi Energi
Perubahan eksternal yang dimaksud misalnya penurunan biaya di tahun depan karena suku bunga rendah atau perubahan taksonomi hijau (green taxonomy). Demi menghadapi perubahan eksternal ini, lanjut Edo, CIP ini akan menjadi living document atau terus diperbarui mengikuti perkembangan atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
Adapun perihal metamonitoring, Edo menjelaskan, JETP akan memiliki website yang membuka seluruh perkembangan penyaluran dana jumbo transisi energi ini.
“Website tersebut kita akan buka semua proyek apa saja, arah kebijakan proposal seperti apa, progress gimana, duitnya pergi ke mana. Jadi meta monitoring akan lapor tiap minggu ke Pak Yudo (Dirjen EBTKE ESDM) dan Pak Gigih (Direktur Konservasi Energi EBTKE ESDM),” tandasnya.
Edo bilang salah satu tantangan terbesar JETP adalah governance set up karena pendanaan skema JETP ini baru dilakukan pertama kali di Indonesia sehingga beberapa negara yang terlibat juga masih meraba-meraba implementasi yang terbaik.
“Namun Indonesia punya peluang yang baik umpamanya kalau kita semua kompak,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
