Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Setelah sempat lama terkendala pembebasan lahan, proyek pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Molotabu, Gorontalo kini mulai berjalan kembali. PLTU ini ditargetkan akan mulai beroperasi di tahun 2012.
Kini, pembangunan konstruksi PLTU berkapasitas 2X10 megawaat (MW) itu baru saja dimulai. "Pengerjaan EPC (engineering, procurement and construction) sudah mulai jalan. Kami harapkan bisa beroperasi pada 2012," ujar Presiden Direktur PT Tenaga Listrik Gorontalo (TLG) Sandiaga Uno, Rabu (13/10).
Menurut Sandiaga, pembangunan PLTU ini terlaksana setelah memperoleh komitmen pendanaan dari Bank Niaga. Bank Niaga bersedia memberikan pinjaman senilai US$ 20 juta.
Perjanjian kredit itu baru saja ditandatangani Oktober 2010 ini. "Jadi sudah tidak ada masalah dengan pendanaan," ujar Sandiaga, yang juga Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang UMKM.
PT TLG telah menunjuk PT Rekadaya Elektrika & Shandong Machinary sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek EPC. Lelaki yang biasa disapa Sandi ini mengaku sudah menyepakati jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero). Sayangnya, Sandi belum mau menyebut harga beli listrik oleh PLN.
Pembangunan PLTU 2X10 MW ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2004. Namun terkendala masalah pembebasan lahan. Bahkan pada akhir 2007 lalu, lahannya sempat diduduki oleh warga.
Aksi pendudukan oleh warga tersebut berlangsung hingga tiang pancang ditegakkan pada Desember 2007. Gara-gara itu pula rencana pembangunan PLTU menjadi molor.
Awalnya, rencana pembangunan PLTU ini dimulai sejak tahun 2008, dan ditargetkan sudah beroperasi mulai 2010 atau pertengahan 2011.
PLTU Gorontalo merupakan salah satu proyek pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) yang masuk dalam daftar IPP terkendala. Tapi, status PLTU Gorontalo kini sudah bukan IPP terkendala lagi. "Makanya segera kami proses. Kami telah ajukan ke Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) untuk mendapatkan persetujuan penyesuaian harga jual listrik dari IPP ke PLN," kata Murtaqi.
Setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM, PLTU Gorontalo bisa melanjutkan proses pembangunan atau pendanaan. Menurut Murtaqi, sebelum diajukan ke menteri ESDM, PLN telah melakukan evaluasi terhadap proyek PLTU Gorontalo.
Di antaranya, evaluasi finansial dengan melibatkan konsultan keuangan. Lalu meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi. Verifikasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa IPP terkendala tidak akan menimbulkan kerugian negara.
"Setelah semua dinyatakan aman, barulah merumuskan kesepakatan legal berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku," ujar Murtaqi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
