Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Hutama Karya kemungkinan besar akan mendapatkan penyertaaan modal negara (PMN) lebih besar dari jumlah yang sudah disetujui legislatif sebelumnya yakni Rp 7 triliun. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah membahas rencana penambahan PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp 3,5 triliun sehingga totalnya akan mencapai Rp 10,5 triliun.
Anis Anjayani, Direktur Keuangan Hutama Karya mengatakan, penambahan PMN tersebut belum ketok palu. Namun, jika Rp 10,5 triliun disetujui maka ruas-ruas tol yang akan menjadi fokus utama untuk digarap tahun depan akan bertambah. "Kalau diputus, ada ruas lain yang akan kami fokuskan."ujar Anis pada Kontan.co.id, Selasa (18/9).
Sebelumnya, dana PMN Rp 7 triliun akan dialokasikan untuk memenuhi sebagian dari porsi ekuitas di tiga ruas jalan tol Trans Sumatra yaitu Pekanbaru-Dumai Rp 3 triliun, Padang-Sicincin Rp 2 triliun dan Terbanggi Besar-Kayu Agung Rp 2 triliun.
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro sebelumnya mengatakan, tambahan PMN Rp 3,5 triliun akan digunakan untuk tol Kisaran - Indrapura dan tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat. Kedua tol tersebut merupakan usulan DPR melihat potensi industri dua daerah tersebut.
Untuk memenuhi kekurangan ekuitas dalam menggarap ruas prioritas di Trans Sumatra, Hutama Karya akan menempuh pendanaan alternatif dalam jangka pendek, yaitu lewat bridging ekuitas dari lembaga keuangan dan contractor pre financing (CPF).
Sebelum PMN cair, Hutama Karya akan melakukan pinjaman bridging ekuitas kepada lembaga keuangan, yang nilainya sebesar selisih antara biaya pembangunan dan ketersediaan PMN. "Sumber pengembalian pinjaman bukan dari ruas jalan tol yang bersangkutan, tetapi dari PMN atau ekuitas lainnya. Dengan terpenuhinya porsi ekuitas tersebut, maka porsi pinjaman proyek bisa diusahakan." jelas Anis sebelumnya.
Sedangkan skema CPF akan ditempuh apabila porsi ekuitas belum terpenuhi, tetapi konstruksi tol harus dimulai. Anis mengemukakan, hal ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan penjaminan pinjaman kepada lembaga keuangan.
Di samping itu, manajemen Hutama Karya juga akan melakukan sekuritisasi atau monetisasi dari pendapatan tol yang telah beroperasi untuk menambah ekuitas. Langkah seperti itu sudah pernah dilakukan sebelumnya di Jalan Tol lingkar Luar Jakarta (JORR). Saat ini, Hutama Karya sedang memproses skema sekuritisasi Tol Akses Tanjung Priok.
Namun, sekuritasais ini baru bisa dilakukan setelah integrasi tol lingkar luar Jakarta (JORR). "Sekuritisasi Tol Akses Tanjung Priok ini akan dilakukan setelah tol itu terintegrasi dengan ruas lain." ujar Anis.
Seperti diketahui, Hutama Karya telah mendapatkan amanat dari pemerintah untuk menggarap 10 ruas prioritas tol Trans Sumatra sepanjang 1.450 kilometer (km). Nilai investasinya tak tanggung-tangung, yakni mencapai Rp 250,5 triliun. Untuk membiayai proyek tersebut, manajemen HK membutuhkan setidaknya ekuitas Rp 170,3 triliun dan pinjaman Rp 80,19 triliun.
Sejak menerima titah menggarap tol Trans Sumatra, Hutama Karya hanya mendapatkan tambahan ekuitas antara lain dari PMN tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 5,6 triliun, subsidi silang dari jalan tol Trans Jawa Rp 8 triliun dan sekuritisasi aset jalan tol JORR sebesar Rp 6,5 triliun.
Hingga akhir tahun ini, Hutama Karya menargetkan akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 153,2 km. Jalan bebas hambatan itu meliputi ruas tol Medan-Binjai Gate Helvetia-Gate Marelan (2,7 km), Palembang-Indralaya (15 km), Bakauheni-Terbanggi Besar (126,01 km) serta Pekanbaru-Dumai sepanjang 9,5 km.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
