Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aparat penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Banten meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung dugaan kerugian keuangan negara dari proyek penerapan budidaya jagung program produktivitas produksi dan mutu hasil tanaman pada bidang tanaman pangan Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten.
Anggaran untuk penerapan budidaya itu bernilai Rp 68,7 milliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Penyidik masih menunggu hasil audit dari BPK terkait dengan angka kerugian negara. Kalau audit audah ada, kami bisa lanjutkan," kata AKBP (Pol) Edy Sumardi Priadinata, Kepala Bidang Humas Polda Banten, Selasa (11/12).
Edy mengatakan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan kasus korupsi dana budidaya jagung di Provinsi Banten yang dilaksanakan Januari hingga Desember 2017 dengan target lahan seluas 187.000 hektare. "Saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan, namun kami belum bisa ungkap rinciannya peran-peran dan saksi-saksinya," tutur Edy.
Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) Danil menilai, pihak kepolisian harus terus mengembangkan penyidikan terkait kasus tersebut. "Lahan jagung 187.000 Hektar itu sangat luas. Ada tidak lahan untuk pengembangan budi daya jagung seluas itu di Banten? Ini yang perlu diungkap pihak kepolisian," tegasnya.
Danil juga mendesak polisi menelisik apakah program itu direncanakan sejak awal atau tidak. Sebab, kata dia, program budidaya jagung ini bersumber dari APBN. "Kalau tidak ada lahannya, maka patut diduga bahwa kasus dugaan korupsi ini sudah direncanakan dengan matang sejak awal," imbuh Danil.
Danil berharap, Polda Banten menggandeng Bareskrim Mabes Polri agar lebih efektif mengungkap kasus ini. Karena, bisa jadi kasus yang terungkap di Banten ini hanya contoh kecil dari kebocoran anggaran yang bersumber dari APBN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
