Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai penyumbang devisa terbesar, kelapa sawit merupakan komoditi primadona bagi Indonesia. Di daerah-daerah sentra sawit perputaran ekonomi berjalan dengan baik dan dapat mengentaskan kemiskinan. Karena itu, keterlibatan petani sawit dalam upaya melawan isu-isu negatif menjadi penting.
Ketua Umum Forum Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi) Pahala Sibuea, mengatakan, fluktuasi harga tandan buah segara (TBS) sangat terasa bagi petani.
“Syukur harga TBS petani di periode akhir 2020 hingga saat ini masih dirasakan baik, meskipun petani mengalami trek karena tahun 2018 sampai 2019 harga TBS terjun bebas dan faktor iklim," ujar Pahala dalam keterangan tertulis, Rabu, (10/2) .
Belakangan ini, sawit memang kerap mengalami tekanan dan isu negatif yaitu dari Amerika Serikat (AS), tentang adanya kerja paksa di Malaysia sehingga melarang impor minyak sawit. Proses pengaduan Indonesia ke WTO atas diskriminasi produk sawit di EU belum selesai, sekarang sudah datang lagi dari Swiss, yaitu Referendum produk sawit yang diinisiasi LSM Iterre pada bulan Maret mendatang.
Baca Juga: Produksi CPO tahun ini diproyeksi akan mencapai 52,3 juta ton
Menurut Pahala, isu yang selalu dihembuskan merupakan isu klasik karena sejak tahun 1989 sampai saat ini, isunya sama yaitu lingkungan dan kehidupan hayati. Padahal upaya perbaikan sudah dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku usaha baik itu swasta maupun petani. Diplomasi sawit untuk melawan semua isu ini harusnya melibatkan petani.
Khusus untuk melidungi lingkungan, secara perlahan namun pasti melakukan pemenuhan standar Renewable Energy Directive (RED) II, Indirect Land Use Change (ILUC), RSPO dan ISPO, khususnya untuk ISPO pemerintah juga memperbaiki standart nya sekarang itu ISPO generasi ke III.
Upaya perbaikan sustainable (keberlanjutan) terus dilakukan walaupun berjalan lambat namun pasti, apa lagi penerapan ISPO sudah bersifat wajib bagi perusahaan dan pekebun.
Menanggapi isu Referendum petani Swiss, sebaiknya lakukan dialog petani dengan petani, agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada bukan membuat permasalahan baru atau permusuhan antar petani.
Ketua Dewan Pembina Popsi, Gamal Nasir, mengatakan, karena posisinya yang lebih unggul dari minyak nabati lain maka sawit selalu diserang dengan berbagai isu negatif seperti isu lingkungan. Masalah utamanya adalah persaingan dagang. Popsi yang mewadahi 4 asosiasi petani kelapa sawit siap bekerjasama menghadapi berbagai isu negatif.
Sementara itu, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), M Darto menyatakan saat ini banyak negara termasuk Indonesia sedang krisis. Dalam posisi seperti ini semua negara pasti melindungi produk domestik mereka dari impor.
Baca Juga: BPDPKS proyeksikan permintaan ekspor CPO mencapai 27,36 juta metrik ton pada 2021
Khusus sawit di Indonesia sudah keterlanjuran bahwa sebagian besar diusahakan oleh pengusaha besar. Sedang komoditas minyak nabati lain, bahkan hampir semua komoditas di negara lain dikelola oleh koperasi petani sampai ke hilirnya.
Negara sangat mendukung petani untuk sampai ke hilir. Pesaing sawit di Eropa yaitu rapeseed, bunga matahari semua diusahakan petani.
Boikot sawit termasuk referendum di Swiss adalah upaya untuk melindungi produk sendiri dari produk impor. Dalam hal ini bagaimana politik perlindungan pemerintah Indonesia untuk petani. Di Indonesia politik perlindungan ini tidak jelas, contohnya sering terjadi impor beras masuk ketika sedang panen raya, impor gula putih ketika sedang musim giling.
Baca Juga: Tahun 2021, permintaan ekspor CPO diperkirakan mencapai 27,36 juta metrik ton
Pemerintah tidak punya strategi melindungi petani sawit Indonesia. Setiap tahun isu lingkungan seperti deforestasi selalu ada , pertanyaannya apa yang sudah dilakukan pemerintah. Diplomasi ke luar negeri yang sudah memakan biaya besar hasilnya apa, karena isu ini malah semakin kencang.
Tim diplomasi selama ini adalah pengusaha dan pemerintah, tidak pernah merupakan tim terbuka yang melibatkan asosiasi petani, asosiasi pengusaha dan pemerintah yang duduk bersama merumuskan strategi apa untuk melawannya. Asosiasi petani yang bermacam-macam harus duduk bersama juga dan pemerintah melibatkan dalam diplomasi.
ISPO harus diperkuat, pemerintah harus cepat mengoperasionalkan ISPO. BPDPKS harus membantu petani supaya bersertifikat ISPO. Petani yang sudah bersertifikat ISPO akan menjadi contoh yang baik bila ada serangan terhadap sawit.
Selanjutnya: Harga tiga komoditas ini diprediksi atraktif pekan ini, simak rekomendasi sahamnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
