PP Presisi (PPRE) Raih Tambahan Kontrak Baru Rp 1,2 Triliun Jelang Akhir 2025

Senin, 29 Desember 2025 / 22:32 WIB

ILUSTRASI. PP Presisi (PPRE) berhasil meraih tiga kontrak baru senilai Rp 1,2 triliun untuk proyek pertambangan dan konstruksi jelang akhir 2025.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang penutupan tahun 2025, PT PP Presisi Tbk (PPRE) mencatat penambahan tiga kontrak baru dengan total nilai Rp 1,2 triliun. Perolehan kontrak berasal dari proyek pertambangan dan konstruksi.

Direktur Utama PPRE, Rizky Dianugrah menyebutkan kontrak tersebut ada dari proyek jasa pertambangan di Halmahera dengan nilai kontrak senilai Rp 602 miliar, yang merupakan pekerjaan tambah atas proyek eksisting. "Hal ini mencerminkan kepercayaan berkelanjutan dari pemilik proyek terhadap PPRE," sebutnya dalam keterangan resmi, Senin (29/12/2025).

Selanjutnya ada proyek pembangunan jalan nasional Jantho – Keumala Seksi 3 di Aceh dengan nilai kontrak senilai Rp 252 miliar. Lalu, proyek coal processing plant & overland conveyor system di Kalimantan Timur dengan nilai kontrak senilai Rp 335 miliar, yang dilaksanakan melalui anak usaha PPRE.

Rizki menuturkan bahwa capaian kontrak tersebut menjadi penegasan atas konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi, sekaligus memperkuat portofolio proyek di sektor pertambangan dan konstruksi.

Capaian itu juga disebut sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan jasa pertambangan dan konstruksi terkemuka di Indonesia.

"Dengan dukungan sumber daya yang mumpuni, armada alat berat, serta penerapan tata kelola K3 dan lingkungan yang berstandar tinggi, kami optimistis dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dengan kualitas yang excellent," ujar Rizki.

Melalui perolehan kontrak baru ini, lanjutnya, PPRE juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis di sektor pertambangan dan konstruksi nasional.

Ke depan, PPRE berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi terintegrasi yang profesional dan inovatif, tetap mengutamakan prinsip ESG guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.