Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana Presiden Prabowo Subianto agar negara memperoleh minimal 70% manfaat dari sektor pertambangan berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 489 triliun.
Angka tersebut berdasarkan simulasi perubahan skema penerimaan negara dari sektor tambang yang disusun InFast Bestari.
Dalam pidatonya di Palu, Sulawesi Tengah, pada 16 November 2026, Prabowo menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam harus memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Bahkan, pemerintah membuka peluang penguasaan saham perusahaan tambang untuk memastikan kepentingan nasional lebih diutamakan.
Direktur Eksekutif Bestari, Gede Sandra menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengubah tata kelola pertambangan agar manfaat ekonomi sumber daya alam lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.
Berdasarkan simulasi terhadap tujuh komoditas tambang utama, yakni nikel, besi, aluminium atau bauksit, timah, tembaga, emas, dan batubara, penerimaan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 376 triliun melalui skema pajak dan royalti yang berlaku saat ini.
Namun, jika skema tersebut diganti dengan pungutan sebesar 70% dari keuntungan atau profit usaha pertambangan, penerimaan negara berpotensi meningkat menjadi Rp 489 triliun.
"Artinya, terdapat tambahan penerimaan sekitar Rp 113 triliun atau meningkat 30%," ujar Gede, Jumat (20/11).
Baca Juga: Prabowo Minta Negara Raup 70% Manfaat Tambang, Investor Khawatir Investasi Terhambat
Dalam simulasi tersebut, penerimaan negara dari komoditas nikel berpotensi meningkat 14%, besi 66%, aluminium atau bauksit 53%, tembaga 77%, emas 30%, dan batubara 24%.
Sementara itu, komoditas timah justru berpotensi mengalami penurunan penerimaan sebesar 17%, dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 2,4 triliun. Meski demikian, penurunan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan terhadap total penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Gede menjelaskan, simulasi tersebut menggunakan asumsi bahwa sistem pajak penghasilan badan sebesar 22% dan royalti atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dihapus, kemudian digantikan dengan skema penerimaan sebesar 70% dari profit pertambangan.
Dia menilai, tambahan penerimaan negara dari sektor tambang tersebut sebaiknya tidak hanya digunakan untuk membiayai belanja rutin pemerintah. Dana tersebut perlu diarahkan untuk mendorong reindustrialisasi di wilayah pedesaan dan pesisir, sekaligus memperkuat konservasi lingkungan.
Menurutnya, pengembangan industri kimia dasar, farmasi dasar, dan logam dasar dapat menjadi fondasi untuk membangun ekosistem industri nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Selain itu, penerimaan tambahan dari sektor pertambangan juga perlu dialokasikan untuk pemulihan lahan pascatambang melalui reklamasi dan penghijauan, serta pelestarian hutan dan satwa.
Menurut Gede, peningkatan manfaat ekonomi dari pertambangan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dengan demikian, kekayaan mineral Indonesia tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga menjadi modal untuk memperkuat industrialisasi dan kesejahteraan masyarakat.
"Perubahan rezim pengelolaan tambang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi investor sekaligus memastikan hasil eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional," ujar Gede.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)