kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.514.000   -1.000   -0,04%
  • USD/IDR 18.250   -16,00   -0,09%
  • IDX 5.258   -46,34   -0,87%
  • KOMPAS100 677   -6,88   -1,01%
  • LQ45 546   -3,07   -0,56%
  • ISSI 166   -2,90   -1,72%
  • IDX30 311   -1,33   -0,43%
  • IDXHIDIV20 421   -2,08   -0,49%
  • IDX80 78   -0,66   -0,83%
  • IDXV30 114   -1,51   -1,31%
  • IDXQ30 105   -0,29   -0,28%

Prabowo Minta Negara Raup 70% Manfaat Tambang, Investor Khawatir Investasi Terhambat


Rabu, 18 November 2026 / 15:13 WIB
Prabowo Minta Negara Raup 70% Manfaat Tambang, Investor Khawatir Investasi Terhambat
ILUSTRASI. Pengolahan Bauksit - Proses penambangan mineral Bauksit (KONTAN/Baihaki)


Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri pertambangan tengah berupaya memahami arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara memperoleh manfaat lebih besar dari kegiatan pertambangan.

Ketidakjelasan mengenai mekanisme penerapan kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa investasi di sektor tambang bisa terhambat.

Kekhawatiran itu menambah tekanan terhadap persepsi investor atas kepastian kebijakan di Indonesia.

Baca Juga: Sederet Hambatan Industri Komponen Kendaraan Listrik Penuhi TKDN 60% di 2027

Sebelumnya, perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini telah menghadapi perhatian dari lembaga pemeringkat kredit internasional serta potensi pengeluaran Indonesia dari indeks pasar saham MSCI.

Tekanan juga terlihat di pasar saham. Sejak pernyataan Prabowo pada akhir pekan lalu, indeks saham sektor energi Indonesia yang mencakup emiten pertambangan batubara turun 4,1%.

Sementara itu, indeks saham sektor bahan baku yang mencakup perusahaan tambang mineral lainnya terkoreksi 6,2%.

Dalam pernyataannya pada Sabtu lalu, Prabowo mengatakan telah menginstruksikan para menteri untuk memastikan negara memperoleh setidaknya 70% dari "manfaat seluruh izin pertambangan".

Dia juga menyebut pemerintah dapat mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang di Indonesia jika diperlukan.

Baca Juga: Pergantian Direksi Jadi Bagian Transformasi di PT Virtue Dragon Nickel Industry

Namun, Prabowo belum merinci definisi "manfaat" yang dimaksud maupun metode penghitungan porsi 70% tersebut.

Hal ini membuat pelaku industri dan analis masih mencoba memahami apakah angka tersebut mengacu pada laba, pendapatan, pajak dan royalti, atau ukuran manfaat ekonomi yang lebih luas bagi negara.

"Kami masih mengkaji apa yang dimaksud Presiden Prabowo dengan keinginannya agar 70% hasil sektor pertambangan masuk ke kas negara," kata Ketua Asosiasi Profesi Pertambangan Indonesia, Sudirman Widhy Hartono, kepada Reuters.

Dia mengatakan, pelaku industri masih menunggu penjelasan lebih terperinci dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.

Juru bicara Presiden juga belum segera merespons permintaan komentar.

Ketidakpastian tersebut muncul ketika industri pertambangan, terutama nikel dan batubara, tengah menghadapi kuota produksi yang lebih ketat serta kenaikan biaya operasional.

Perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, misalnya, terpaksa menghentikan operasional selama beberapa bulan akibat penurunan kuota produksi tambang.

Baca Juga: Biaya Produksi Membengkak, Industri Plastik dan Karet Genjot Inovasi Teknologi

Perusahaan tersebut kini berencana melepas sebagian kepemilikannya di tambang nikel Indonesia.

Analis pertambangan Mirae Asset Sekuritas Indonesia Fauzan Luthfi Djamal mengatakan, ketidakjelasan definisi kebijakan saja sudah cukup untuk menunda keputusan investasi baru.

"Mitra asing yang terlibat dalam proyek hilirisasi nikel kemungkinan akan mengevaluasi kembali tingkat pengembalian proyek, sementara biaya pendanaan berpotensi meningkat," ujar Fauzan.

Indonesia sebelumnya menarik investasi besar di sektor pengolahan nikel setelah menerapkan larangan ekspor bijih nikel pada 2020. Kebijakan serupa kemudian diberlakukan terhadap sejumlah mineral lainnya pada 2023.

Baca Juga: Belanja Lewat Video Makin Diminati, Transaksi Tokopedia dan TikTok Shop Tumbuh 30%

Potensi Tekanan terhadap Laba Perusahaan Tambang

Fauzan menilai tujuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam dapat dipahami.

Namun, tantangannya adalah merancang skema yang mampu menangkap keuntungan tambahan dari lonjakan harga komoditas tanpa menghambat kegiatan usaha maupun investasi baru.

Sudirman mengatakan, berdasarkan data perusahaan tambang batubara, total penerimaan negara dapat mencapai sekitar 32% dari total penjualan.

Sementara itu, laba perusahaan tercatat kurang dari 10%. Dengan demikian, penerimaan pemerintah dari sektor tersebut sudah lebih dari tiga kali lipat laba perusahaan.

Bergantung pada metode penghitungan manfaat 70% tersebut, Fauzan memperkirakan laba bersih perusahaan tambang swasta dapat terpangkas hingga separuh.

Baca Juga: Cerita di Balik Produk Menjadi Strategi Diferensiasi Ritel Fesyen

Sementara itu, perusahaan yang beroperasi dengan izin usaha pertambangan khusus berpotensi mengalami penurunan laba hingga sepertiga.

Menurut Fauzan, salah satu cara tercepat untuk meningkatkan penerimaan negara adalah menaikkan tarif royalti.

Pemerintah sebelumnya juga sempat mempertimbangkan kenaikan royalti untuk komoditas emas, tembaga, perak, nikel, dan timah.

Alternatif lainnya adalah mengenakan pungutan tambahan atau mewajibkan kepemilikan saham pemerintah ketika izin pertambangan diperpanjang maupun dikonversi.

Padahal, pada awal tahun ini pemerintah sempat menunda rencana pengenaan pajak keuntungan tak terduga (windfall tax) atas ekspor batubara dan nikel, serta kenaikan royalti bagi sejumlah perusahaan tambang.

Pada Mei lalu, Prabowo juga menyampaikan rencana pengendalian ekspor batubara, minyak sawit, dan feronikel melalui badan usaha milik negara Danantara Sumberdaya Indonesia.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengatasi praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya (under-invoicing).

Baca Juga: PT PP (PTPP) Dapat Tiga Proyek Irigasi dari Kementerian PU, Ini Rinciannya

Namun, rencana itu kemudian dipersempit. Danantara Sumberdaya Indonesia menyatakan bahwa peran awal lembaga tersebut akan difokuskan sebagai pengumpul data terpusat.

Pada Agustus, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan bursa komoditas dan menyatakan Indonesia seharusnya dapat menentukan harga komoditasnya sendiri, alih-alih mengikuti acuan harga global.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, ketidakpastian teknis kebijakan masih menjadi persoalan.

"Prabowo sering mengeluarkan arahan. Namun, regulasi teknisnya tidak pernah disiapkan terlebih dahulu ... kita kembali melihat hal ini terjadi," kata Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×