Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Kata dia, KKKS tanpa insentif dampaknya tidak akan terlalu besar. Namun, dengan adanya insentif, dampak terhadap pergerakan ekonomi akan tinggi. "Kalau mau ekonominya bergerak, biarkan upstream bisnis bergerak, dampaknya langsung terlihat. Insentif harus dilihat dari dampak yang diakibatkan terhadap pergerakan ekonomi," sebut Tumbur.
Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, ada sembilan usulan dari SKK Migas dan KKKS kepada pemerintah sebagai bentuk insentif di tengah pandemi covid-19. Dari sembilan usulan yang diajukan, baru satu poin yang akan segera diumumkan.
Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko mengatakan, usulan insentif itu berupa penundaan biaya pencadangan Abandonment Site Restoration (ASR) alias kegiatan pasca operasi. Arief menyebut, usulan tersebut bisa segera diumumkan lantaran ASR menjadi kewenangan SKK Migas.
Sedangkan delapan usulan lainnya belum ada keputusan lantaran harus dibahas bersama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. "Tinggal diputuskan manajemen saja. Most likely bisa, karena ini hanya penundaan penyetoran yang juga penundaan CR-nya. Insha Allah minggu ini untuk putusan diperbolehkan atau tidak, oleh Kepala dan manajemen SKK," kata Arief saat dihubungi Kontan.co.id, hari ini.
Baca Juga: Soal insentif hulu migas, SKK Migas: Penundaan setoran dana ASR diputuskan pekan ini
Tumbur pun menilai, sembilan usulan tersebut sebagai insentif dasar untuk meningkatkan aktivitas KKKS dan menggerakkan ekonomi. Terkait dengan penundaan setoran dana ASR, dia melihat bahwa insentif tersebut memang diperlukan dan bisa memberikan dampak yang positif bagi KKKS.
"Penundaan ASR hanya untuk tahun berjalan. Jadi sangat besar impact-nya untuk mengalihkan dana, untuk peningkatan produksi baik tahn ini atau tahun berikutnya," kata Tumbur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
