Produksi Minyak dari Sumur Rakyat Mulai Mengalir, Pemerintah Dorong Kemitraan KKKS

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produksi minyak dari sumur rakyat mulai mengalir. Pemerintah mendorong keterlibatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk bermitra dengan badan usaha lokal agar pengelolaan sumur rakyat ini bisa terealisasi.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengumumkan bahwa sejak 22 April 2026 telah dilakukan pengaliran perdana minyak dari sumur masyarakat di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Aksi ini dilakukan oleh PT Keban Berkah Energi (KBE) yang bermitra dengan Medco E&P Grissik Ltd. (MEPG).

KBE merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ditunjuk oleh Gubernur Sumsel dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional sumur masyarakat. Sedangkan MEPG merupakan salah satu anak usaha dari PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

Baca Juga: Laba Bersih Jasa Armada Indonesia (IPCM) Naik 3,03% pada Kuartal I-2026

KBE dan MEPG sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama pada 20 April 2026. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan bahwa kerja sama ini menunjukkan dukungan dari KKKS dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

Beleid ini mengatur tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Melalui regulasi tersebut, pemerintah mendorong perbaikan tata kelola sumur minyak rakyat agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

“SKK Migas terus mendorong KKKS yang di wilayah operasinya terdapat sumur rakyat yang telah memenuhi syarat agar realisasi kerja sama dengan mitra di wilayah tersebut dapat diakselerasi pelaksanaannya, sehingga pada tahun 2026 kontribusi lifting minyak dari sumur rakyat dapat signifikan. Potensi dari sumur rakyat sangat besar, sehingga harus dioptimalkan,” ujar Djoko melalui keterangan tertulis yang disiarkan pada Senin (27/4/2026).

Dalam keterangan tersebut, Djoko belum merinci volume minyak hasil kerja sama antara KBE dan MEPG. Jika merujuk pada keterangan yang lain, produksi perdana yang disalurkan kepada MEPG mencapai 174,57 barel.

Djoko menyampaikan bahwa hasil uji sampel BS&W (Basic Sediment & Water) sebesar 0,1% telah sesuai dengan persyaratan dalam Good Engineering Practices (GEP) dan kontrak. Menurut Djoko, hal ini menunjukkan bahwa kualitas minyak dari sumur masyarakat telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 

“SKK Migas terus melakukan pemantauan dan memberikan dukungan untuk realisasi kerja sama antara MEPG dan KBE, agar pengiriman minyak selanjutnya dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka membantu penyediaan pasokan minyak mentah untuk mendukung ketahanan energi di tengah krisis global,” kata Djoko.

Baca Juga: Agrinas Palma Dorong Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat untuk Dongkrak Produktivitas

Sebelumnya, pemerintah mengidentifikasi ada 45.095 sumur minyak rakyat yang tersebar di sejumlah provinsi yakni Aceh, Sumsel, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah Provinsi (Pemprov) mulai aktif mengidentifikasi potensi produksi minyak dari sumur rakyat tersebut.

Contohnya Pemprov Sumsel yang telah membentuk Satuan Tugas untuk memverifikasi potensi produksi dari sumur minyak rakyat. Pemprov Sumsel mengidentifikasi sekitar 26.300 sumur rakyat. Jika rata-rata memproduksi sekitar 2 barel per hari, maka potensi produksi minyak dari sumur rakyat di Sumsel mencapai lebih dari 52.000 barel per hari.

Sementara itu, Pertamina juga berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumur minyak rakyat. Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi (PHE) Hermansyah Y. Nasroen menyatakan PHE membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan UMKM, dalam rangka pengelolaan dan optimalisasi produksi sumur minyak masyarakat.

Tanpa merinci, Hermansyah mengatakan bahwa PHE baru saja menandatangani beberapa perjanjian kerjasama BUMD/Koperasi/UMKM di Sumatera dan Jawa Tengah. Dia menegaskan, kerja sama dengan mitra daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kesiapan aspek legal, teknis, dan operasional di masing-masing wilayah sesuai dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. 

"Hingga saat ini, PHE dan tim Gabungan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, ESDM dan SKK Migas terus melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap potensi produksi dari sumur minyak masyarakat di berbagai daerah. Data terkait proyeksi maupun realisasi volume minyak masih bersifat dinamis," ungkap Hermansyah saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (27/4/2026).

Dihubungi terpisah, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman mendukung optimalisasi produksi migas nasional, termasuk dari sumur-sumur yang saat ini sudah memiliki payung hukum. Hanya saja, pengembangannya harus bisa memenuhi standar keamanan produksi minyak serta ketentuan yang menyangkut lingkungan hidup.

Baca Juga: Apkasindo Sebut Pabrik Sawit Tanpa Kebun Kunci Jaga Harga TBS Petani

"Selain bisa menambah produksi harian minyak bumi juga memberikan sumber lapangan pekerjaan dan pendapatan yang legal bagi masyarakat, juga menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," kata Saleh.

Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menyoroti faktor risiko terkait produksi minyak dari sumur rakyat. Rizal menegaskan bahwa di sektor migas, pemenuhan aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) menjadi prioritas utama.

Di sisi lain, pengeboran satu sumur minyak membutuhkan biaya miliaran rupiah. Rizal khawatir, volume produksi dan nilai ekonomi minyak dari sumur rakyat tidak sebanding dengan risiko yang mungkin ditimbulkannya.

"Sekarang mungkin (harga minyak) sekitar US$ 100 (per barel), tapi nanti kalau turun bagaimana? Menurut saya dari sisi risiko versus penambahan produksi yang dihasilkan, itu tidak sebanding," kata Rizal.

Dia mengingatkan, jangan sampai reputasi dari KKKS menjadi taruhan, yang pada akhirnya bisa berdampak terhadap iklim investasi di sektor migas nasional. "Risiko sangat besar, kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? jangan sampai reputasi (KKKS) jadi tergerus," tandas Rizal. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News